Anggota Komisi III Pertanyakan Dugaan Korupsi Busway

ruhut sitompul

Ruhut Sitompul

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul mempertanyakan proses hukum dugaan korupsi dalam pengadaan armada busway oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika tidak mendapat perhatian serius dari penega hukum, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari. “Pelanggaran korupsi busway yang tentunya jauh lebih berat dari melanggar jalur busway tidak didenda apapun,” kata Ruhut saat dihubungi wartawan, Rabu, (13/3).

Apalagi, lanjut Ruhut, dibawah kepemimpinan Jokowi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk APBDnya. Sementara, APBD tahun lalu yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta saja tidak habis terpakai. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, terutama politisi. “Saya jadi bingung untuk apa dia naikkan PAD untuk APBD padahal APBD tahun lalu saja tidak habis digunakan,” lanjut Ruhut.

Demikian pula dengan penaikkan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Parkir di wilayah DKI Jakarta. Dengan menaikkan dua sektor penerimaan tersebut, tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempunyai anggaran semakin besar. Namun anggaran yang besar akan sangat rawan penyimpangan jika tidak dibarengi oleh pengawasan super ketat dari pihak terkait. “Lantas untuk apa dia menaikkan PBB dan parkir? Hanya rumput yang bergoyang yang tahu untuk apa,” ucap Ruhut.

Dengan kondisi seperti itu Ruhut berharap masyarakat bisa memahami siapa sosok Jokowi yang sebenarnya. Apalagi, persoalan utama seperti banjir dan kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta hingga saat ini belum juga mampu diselesaikan oleh Jokowi. Padahal saat kampanyenya Jokowi menyatakan bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan itu bukanlah perkara susah. “Kami mengharapkan agar media itu bisa adil dalam memberitakan seseorang sesuai fakta tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan sehingga bangsa ini bisa menentukan pilihannya dengan benar tanpa harus dipengaruhi oleh opini-opini yang tidak sesuai dengan fakta,” ujar Ruhut.

“Calon Presiden yang selalu dielu-elukan dan menjadi media darling seperti Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana Jokowi meski menjadi media darling.Tidak ada prestasi apapun yang telah ditorehkannya selama menjadi gubernur,” sambung Ruhut.

Padahal, beberapa waktu sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah berjanji tidak akan melindungi pelaku dugaan korupsi tersebut sedikitpun. “Kita tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun. Untuk apa? Lagi pula, kalau memang nanti ketahuan dan terbukti, ya biarkan saja dihukum,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (24/2).   (cr7)

Comments

comments