Baleg Surati Presiden Terkait Ratifikasi FCTC

JAKARTA—Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Abdul Kadir Karding mengaku telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Presiden. Surat tersebut berisi tentang harapan agar kepala negara mempertimbangkan ulang untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). “Sebagai pimpinan Baleg, sekitar tanggal 22 Februari lalu saya sudah tandatangani surat yang akan kita kirim ke Presiden. Intinya agar tidak membahas dulu ratifikasi FCTC,” kata Karding di kantornya, Rabu, (26/2).

Setelah pimpinan DPR RI menandatangani, surat tersebut, lanjut Karding, akan segera dikirimkan kepada Presiden. Dengan dikirimkannya surat tersebut, Karding mengaku pihaknya berharap Presiden sepakat untuk tidak meratifikasi FCTC tersebut. “Surat ini akan lewat pimpinan DPR. Mudah-mudahan tidak diratifikasi oleh Presiden. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi Presiden,” lanjut Karding.

Jika FCTC diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Karding khawatir akan sangat merugikan sangat banyak warga negara ini. Sebab, dengan meratifikasi FCTC tersebut, sama saja dengan menghambat para petani tembakau kita untuk mencari penghidupan. “Meratifikasi sama saja dengan membunuh rakyat kita yang jumlahnya antara 60-70 juta bergantung pada tembakau,” ujar Karding.

Anggota DPR RI, Hanif Dakhiri mengatakan FCTC merupakan dampak lanjutan dari globalisasi. Sayangnya, globalisasi itu sendiri dirasa tidak adil terhadap kehidupan bangsa ini. Apalagi jika dikaitkan dengan penjualan produk dalam negeri ke negara-negara asing. “Globalisasi sangat masif dan hampir tidak bisa dielakkan. Sayangnya globalisasi tidak fair. Banyak barang luar yang gampang masuk ke Indonesia. Tapi produk lokal susah diterima negara asing, termasuk produk tembakau kita,” kata Hanif.

Untuk itu, Hanif mendesak agar pemerintah segera menetapkan sikap menolak ratifikasi FCTC. Sebab, tembakau dalam negeri merupakan salah satu potensi penghasilan baik bagi negara, dari sisi cukai, demikian pula bagi rakyat yang bekerja maupun menanam tembakau. “Termasuk masalah tembakau. Ini potensi besar Indonesia dan menyangkut tenaga kerja terkait tembakau. Jika separohnya petani, sisanya pekerja terkait tembakau. Jika Indonesia ratifikasi secara langsung membunuh rakyat Indonesia. Padahal sumbangan tembakau bagi negara sangat besar,” ungkap Hanif.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang ratifikasi konfensi ini. Berbagai keterlibatan Indonesia dalam globalisasi harus benar-benar paradigmanya klir dulu. Harus dipastikan kepentingan nasional dan rakyat nomor satu. Jika tidak menguntungkan tidak ada kata lain harus ditolak,” sambung Hanif.

Sementara itu Asosiasi Petani Tembakau Indonesi (Apti), Wisnu Brata mengatakan dari 5 kementerian, sudah tiga yang sejutu untuk meninjau ulang ratifikasi FCTC tersebut. “Dari 5 menteri 3 tidak sepakat FCTC diratifikasi. Lucunya mentan yang seharusnya melindungi petani malah nyatakan setuju ratifikasi FCTC. Menjadi menakutkan jika pemerintah ratifikasi FCTC,” kata Wisnu.

Wisnu juga mengatakan bahwa ratifikasi tersebut hanya akal-akalan pihak asing untuk bisa menguasai pasar rokok di tanah air. Sebab, dengan meratifikasi FCTC artinya Indonesia harus mengikuti seluruh perintah yang ada dalam ketentuan tersebut terkait tembakau di dalam negeri. “Ada suatu semangat ekspansi perusahaan rokok global untuk membangkan sayap di Indonesia. Padahal, rokok mild 75 persen isinya adalah impor. Karena kampanye berbagai pihak begitu besar jadi merubah main set orang. Dampak lainnya adalah masuknya impor tembakau dari luar naik signifikan 137 ton tahun 2013. Hampir 70 persen yang ada sekarang adalah tembakau impor,” lanjut Wisnu.   (cr7)

Comments

comments