Kampanye Hitam Dinilai Oke

KAMPANYE Hitam atau black campaign yang telah muncul pada pemilu 2014 ini dinilai bukan persoalan krusial. Selama black campaign itu berdasarkan fakta, hal tersebut merupakan suatu cara untuk memberi informasi bagi masyarakat calon pemilih. “Di Amerika hal seperti itu juga terjadi selama Pemilu yang memunculkan kelemahan pihak lain di kampanye,” kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Anwar Arifin di Jakarta, Jumat, (28/3). 

Dalam kesempatan itu Anwar menjelaskan bahwa black kampaign mampu menyajikan materi yang kongkrit jika dibandingkan dengan iklan. Apalagi, iklan kampanye yang selama ini dimunculkan dalam berbagai jenis media, dinilai tidak menyuguhkan fakta secara utuh. “Kalau iklan di TV atau di mana saja kan yang jeleknya disembunyikan semua. Caleg atau Capres rekam jejaknya sepertinya baik semua. Ibarat kecap dipromosikan nomor satu semua yang lainnya tidak muncul,” lanjut Anwar.

Dengan diungkapkannya rekam jejak masing-masing kandidat dalam black campaign tersebut Anwar yakin pemilik suara pilih tidak akan salah menggunakan haknya. Pemiliki suara diyakini akan memilih sosok yang benar-benar sesuai hati nurani pemili hak pilih itu sendiri. “Kalau musim kampanye kan yang baik-baik muncul semua. Padahal perlu diketahui rekam jejak Caleg atau Capresnya, agar tidak salah pilih. Jangan sampai sudah terpilih nanti, menyesal kenapa pilih si A atau si B,” ujar Anwar.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat, E Herman Khaeron mengaku tidak boleh melakukan black campaign oleh pimpinan tertingginya. “Kita di Demokrat tidak dibenarkan mengomentari apalagi menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh politik lainnya. Dalam kampaye kita tidak boleh menghujar orang lain. Bapak SBY telah menginstruksikan itu,” kata Ketua DPP Partai Demokrat,  E Herman Khaeron kepada reportaserepublik saat dihubungi, Senin, (24/3).

Dalam kesempatan itu Herman juga mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu telah pula berpesan agar seluruh calon anggota legislatifnya untuk menjaga serta mentaati rambu-rambu dalam berkampanye seperti ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami seluruh caleg Demokrat diwajibkan menjaga etika dalam berkampanye,” kata Herman lagi.

Dengan demikian, lanjut Herman, pihaknya hanya berusaha menyampaikan informasi-informasi terkait pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Dengan cara itu diharapkan masyarakat menjadi tahu apa-apa saja kinerja pemerintah selama ini. “Kami hanya fokus untuk mensosialisasikan keberhasilan pemerintahan Bapak SBY dengan program-program pro rakyat-nya,” lanjut Herman.

Sebab, tegas Herman, pada beberapa kesempatan pihanya mendapat temuan yang menyebutkan bahwa program-program pro rakyat merupakan pemberian pihak lain, selain pemerintah pusat. Tentunya kejadian tersebut merupakan informasi yang harus diluruskan, tegas Herman. “Masyarakat penerima berbagai bantuan dari program pro rakyat tahunya bantuan itu dari Pak Kuwu. Ada juga yang menyebutkan bahwa batuan itu dari kepala daerah. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Dan ini harus diluruskan melalui sosialisasi,” tegas Herman.

Comments

comments