Lembaga Survey Banyak yang Tergantung Bayaran

BANYAKNYA lembaga survey belakangan ini telah membuat kalangan pengamat politik resah. Ternyata diantara lembaga survey yang ada saat ini, banyak diantaranya hanya bekerja berdasarkan besar kecilnya bayaran. “Sayangnya banyak yang lembaga survei cabe-cabean,” kata Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa, (18/3).

Dari beberapa paparan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga tersebut, lanjutnya, mereka sudah tidak sabar menunggu kerja penelitian hingga tuntas. Sebab, jika paparan dilakukan berdasarkan hasil kerja yang tidak penuh, publik akan sangat dirugikan olehnya. “Baru 30 persen (hasilnya) sudah dirilis, itu belum proporsional,” lanjut Muhtadi.

Muhtadi sendiri menilai lembaga survey tersebut tidak ubahnya seperti tempat pembuangan sampah belaka. Sebab, paparan hasil lembaga survey tersebut tidak membedakan mana yang konsumsi publik dan bukan. “Belakangan, survei ini seperti keranjang sampah, yang benar dan yang salah keluar semua, tidak ada filternya,” tegasnya.

Untuk itu Muhtadi berharap adanya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat termasuk media massa untuk selektif terhadap paparan hasil survey. Mediapun diharapkan tidak menjadikan hasil lembaga survey tersebut sebagai bahan pemberitaan. Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat luas dari informasi yang menyesatkan. “Kami minta bantuan ke media, kalau ada survei yang aneh-aneh sebaiknya tidak diberitakan karena memperburuk citra survei. Sebab kalau mau survei harus ada izinnya, Makanya saya harap media ya,” katanya.

Terpisah, Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan lembaga survey harus bersikap transparan terutama terkait data responden. “Ya memang harus transparan,” kata Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro di DPR  RI, Selasa, (4/2).

Menurut Zuhro pula, tidak pada tempatnya jika sebuah hasil survey yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh lembaga tersebut menyembunyikan data responden maupun sumber pendanaan mereka. “Harus disebutkan dapat dananya dari siapa. Siapa-siapa saja narasumbernya. Apalagi kalau untuk kepentingan publikasi,” lanjut Zuhro.

Jika ada lembaga survey yang mempublikasikan hasilnya kepada publik namun tidak mau membuka data responden maupun sumber pendanaan, Zuhro menilai tidak layak untuk dipercaya. “Ya jangan dipercaya. Artinya tidak transparan. Kerja akademis itu kerja intelektual disyaratkan transparan dan akuntabel,” tegas Zuhro.

Apalagi, Zuhro, mengatakan semua lembaga survey tidak boleh berbohong kepada siapapun. Termasuk pengelabuan data responden dan sumber dana yang mereka pergunakan. Sehingga masyarakat umum yang mengkonsumsi hasil survey tidak merasa dibohongi. “Mereka itu boleh salah tapi tidak boleh bohong,” tegas Zuhro lagi

Kepada wartawan Zuhro mengaku khawatir dengan lembaga survey yang ada belakangan ini. Dengan tidak transparannya lembagasurvey tersebut terhadap data responden maupun sumber pendanaan, Zuhro mengaku khawatir. “Belakangan kurang bisa dipercaya. Bisa ditenggarai seperti partisan kelompok tertentu, isunya adalah netralitas,” sambung Zohro.

Dengan sikap tertutup dari sejumlah lembaga survey terhadap transparansi, tentunya sangat mengancam nilai integritas mereka. Sebab, sebagai lembaga yang seharusnya netral survey harus netral dan tidak berpihak kepada satu kelompokpun. “Masalahnya integritas kerja akademisi menjadi terancam,” ujar Zuhro.

Kepada wartawan Zuhro mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat bersikap kritis dan tidak mau mempercayai begitu saja terhadap hasil survey. Selayaknya masyarakat yang menerima informasi dari hasil survey menggunakan akan sehat maupun logika terhadap publikasi tersebut. “Kita harus kritis terhada kemungkinan itu semua. Kita terlalu sering disimpangkan, dibohongi. Itu menyebalkan,” kata Zuhro.

Seperti diketahui, sejumlah lembaga survey memberikan penilaian yang sangat berlebihan terhadap tokoh tertentu. Akibat dari penilaian tersebut, muncul dugaan bahwa survey yang dilakukan sejumlah lembaga itu mempunyai misi tertentu dan berujung pada sebuah kekuasaan di negara ini. Apalagi, beberapa bulan kedepan negara ini akan melangsungkan pesta demokrasi untuk menentukan kepala negara yang akan memimpin pemerintahan lima tahun kedepan.   (cr7).

Comments

comments