Pardi: Mendagri Harus Beri Jokowi Sanksi

pardi

Anggota DPD RI, Pardi (tengah)

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal DKI Jakarta, Pardi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut didasarkan pada perbuatan Jokowi yang meninggalkan tugas tanpa izin dari Mendagri. “Ya Mendagri harus ngasih sanksi untuk Jokowi,” kata Pardi saat dihubungi, Kamis, (13/3).

Seharusnya, lanjut Pardi, Jokowi mampu membedakan antara kepentingan pribadi maupun partai politiknya dengan tugas mengabdi kepada warga DKI Jakarta. Persoalan Jakarta yang hingga kini masih menumpuk seharusnya lebih didahulukan Jokowi dibanding pergi ke Blitar hanya untuk melakukan ziarah ke makam. “Seorang pemimpin harus mengabdi bagi kepentingan rakyat. Pemimpin harus bisa menyingkirkan kepentingan pribadi, utamakan rakyat,” lanjut Pardi.

Kepada wartawan Pardi juga mengatakan bahwa seorang gubernur seperti Jokowi seharusnya mempunyai kesadaran terhadap amanat yang telah diterimanya dari rakyat. Dengan meninggalkan tugas demi urusan pribadi maupun partai, Pardi menilai Jokowi tidak lebih dari seorang kepala daerah yang tidak menempatkan kepentingan rakyat diatas segalanya. “Jokowi harus sadar diri, jangan pergi tinggalkan tugas untuk kepentingan pribadi atau hura-hura, karena persoalan di Jakarta juga sangat banyak,” ujar Pardi.

Apalagi, sambung Pardi, persoalan utama Jakarta seperti macet dan banjir hingga kini belum mampu diatasi oleh Jokowi hingga tuntas. Demikian pula dengan sarana transportasi yang diawal jabatan sangat dielu-elukan Jokowi, seperti busway. Hingga saat ini masih sering menyusahkan warga Jakarta sebagai konsumennya. “Hampir setiap hari kita mendengar ada saja busway yang mogok, atau rusak. Belum lagi persoalan macet, penyaluran BPJS. Apalagi urusan kartu pintar, itu masih diskriminatif. Jadi masih sangat banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Jokowi. Makanya jangan nyapres dulu lah pada pemilu 2014 ini,” tegas Pardi.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik yang juga aktivis, Fadjroes Rachman. Menurut Fajroel, seharusnya Jokowi tidak menggunakan waktu dinas untuk mengunjungi makam di Blitar. “Itu mesti diprotes masyarakat Jakarta. Jangan ada yang manfaatkan hari-hari kedinasan. Jokowi ternyata kena juga,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (13/3).

“Itu (izin) nyekar bisa jadi pertanyaan publik. Katanya melayani rakyat, tapi kok jalan-jalan, nyekar,” sambung Fajroel.

Sedangkan Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, berpendapat sikap Jokowi yang pergi ke Blitar berkaitan dengan etikanya sebagai pejabat publik, dalam hal ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Etikanya berkaitan dengan penyelenggara di DKI. Karena kalau bukan untuk urusan DKI, orang bisa pertanyakan. Apa berkaitan dengan tugas sebagai Gubernur,” katanya.

Sementara itu Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo mempertanyakan kritikan dari berbagai pihak terhadap aksi Jokowi yang meninggalkan tugas saat jam dinas. “Apa seorang Gubernur DKI, siapapun orangnya, apa harus 24 jam penuh tidak boleh meninggalkan Jakarta walau sebentar? Apa ada aturannya kalau keluar kota Jakarta menengok keluarga atau ziarah harus izin ke presiden dan ke Mendagri?” kata Tjahjo, Kamis (13/3).

Menurutnya, meski pergi di hari kerja, Jokowi tidak meninggalkan kewajibannya. Kondisi Jakarta kemarin saat Jokowi ke Blitar dilakukan saat Jakarta tidak berada dalam keadaan genting. “Kalau Jakarta ada musibah atau banjir, pasti seorang gubernur tidak akan meninggalkan Jakarta,” ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (12/3). Dia pergi sejak pagi dan baru kembali sore hari.  (cr7)

Comments

comments