Pengamat Nilai Century Cara Golkar Hancurkan Demokrat

arbi sanitt

Arbi Sanit

PENGAMAT Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai politisasi kasus Century di DPR RI merupakan cara Partai Golkar untuk menghancurkan perolehan suara Demokrat pada pemilu 2014 ini. Sebab, geliat perolehan dukungan atau elektabilitas pasca gelombang politik yang terjadi beberapa waktu lalu terkesan sudah hampir punah. “Golkar terus hancurkan Demokrat dengan politisasi Century, memanggil Wapres,” kata Arbi di Jakarta, Senin, (10/3).

Dalam kesempatan itu Arbi juga mengatakan bahwa sebuah kasus pidana tidak boleh menggunakan jalur-jalur politik untuk penanganannya. Justeru aparat penegak hukumlah yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tersebut hingga tuntas. Sehingga, apa yang dilakukan Timwas Century dengan memaksa memanggil Wakil Presiden, Boediono ke DPR RI merupakan tindakan yang tidak tepat. “Tidak boleh politik intervensi hukum. Ini orang Golkar yang mainkan. Kenapa orang Golkar mainkan itu secara politik?” tanya Arbi.

Apalagi, jelas Arbi, republik ini mempunyai sejarah yang kurang baik saat negara harus menanggung kerugian akibat pengucuran dana Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) pada era kepemimpinan sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekitar Rp 500 triliun uang negara, yang merupakan miliki rakyat harus diberikan begitu saja kepada para obligor-obligor yang telah menghancurkan perekonomian rakyat bangsa ini. “BLBI lebih banyak, Rp 500 triliun. Century Rp 6,7 triliun. Padahal warisan korupsi dari Orde Baru. Orang reformasi belajar korupsi dari Golkar,” jelas Arbi.

Disambung Arbi, cara-cara yang ditempuh pesaing politik Demokrat tersebut, hanya akal-akalan agar rakyat menilai negatif terhadap partai pemenang pemilu 2009 itu. Tidak bisa dipungkiri jika partai politik yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun tidak rela untuk melepaskan kekuasaan yang selama ini telah membuat mereka terbuai dalam gelimangan materi tidak sah. “Tapi digembar-gemborkan terus untuk tarik perhatian masyarakat,” tegas Arbi.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Timwas Century, Achsanul Qosasih. Hingar-bingar kasus tersebut di DPR RI tidak lebih hanya cara kelompok tertentu untuk mencari panggung politik secara gratis. “”Ya. Ini hanya cari-cari panggung,” kata Anggota Timwas Century, Achsanul Qosasih ketika dikonfirmasi, Rabu (29/1).

Padahal, lanjut Qosasih, tugas DPR RI dalam kaitan kasus tersebut adalah untuk mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “DPR itu lembaga pengawas, bukan lembaga pengadilan,” lanjut Qosasih.

Qosasih juga mengatakan bahwa Wakil Presiden, Boediono yang sangat jelas “dikejar-kejar” oleh timwas sudah melaksanakan tugasnya sebagai warga negara kepada penegak hukum. Boediono, ujar Qosasih, telah memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK beberapa waktu lalu. Bahkan, Boediono sendiri juga telah pernah hadir di DPR RI untuk memberikan keterangan. “Beliau juga sudah mengirim surat balasan ke Timwas,” ujar Qosasih.

Dugaan misi terselubung yang sedang dijalankan timwas tersebut juga semakin tercium secara jelas. Sebab, beberapa kesempatan, tim tersebut hanya menggalang kekuatan tanpa melibatkan seluruh anggota timwas. Dengan cara itu tentunya tidak seluruh pergerakan timwas diketahui anggota lainnya. “Kalau urusan Century mereka itu memang sering bersilaturahmi. Cuma sayangnya mereka tidak mengajak saya,” ungkapnya.

Qosasih sendiri menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya keras agar timwas tersebut tidak bertindak diluar kewenangan. Hanya saja, jumlah anggota yang menolak lebih sedikit. “Kami tetap tidak setuju, tapi karena mayoritas fraksi menghendaki, ya kita tidak mungkin menghalangi,” ucapnya.   cr7

Comments

comments