Polri Diminta Evaluasi Grand Strategi

Logo-Polri

MABES Polri diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Grand Strategi yang telah dicanangkan sejak tahun 2005. Sebab, pelaksanaan poin-poin dari Grand Strategi itu diduga tidak sesuai harapan. “Kan ada Grand Strategy Polri. Poin pertamanya itu Trust Building. Itu saja coba dievaluasi,” kata Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yundini Erwin saat dihubungi, Minggu (16/3).

Dalam kesempatan itu Yundini juga mempertanyakan apakah saat ini masyarakat di tanah air sudah menaruh kepercayaan penuh kepada institusi Polri? Dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air, hal tersebut justeru membuktikan bahwa Polri tidak mendapatkan kepercayaan itu sendiri. “Apakah masyarakat kita sudah Trust kepada polisi?” tanya Yundini. “Soal Trust, ya dapat dibandingkan dengan KPK yang mendapat Trust dari masyarakat dan media. Sedangkan Polri, sudah berganti beberapa kali kepemimpinan, tidak memberikan gebrakan untuk masalah Trust ini. Padahal justru Trust inilah modal penting bagi Polri melaksanakan tupoksinya,” sambung Yundini.

Yundini mencontohkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yundini seharusnya Polri mau belajar banyak dari cara KPK mendapatkan apa justeru menjadi Grand Strategi Polri itu sendiri. “Coba lihat, berapa umurnya KPK. Kenapa kok orang sudah sangat banyak yang percaya kepada KPK?” tanya Yundini lagi.

Kalaupun untuk mendapat kepercayaan itu Polri menghadapi kendala, Yundini berharap Polri mau jujur kepada rakyat. Yundini berharap Polri tidak lagi menutup-nutupi persoalan yang ada agar tidak terus menerus menjadi tudingan masyarakat atas kondisi yang tidak dipercaya publik. “Harus berani membuka ke masyakarat apa yang terjadi. Jika merasa diperlakukan tidak adil, sampaikan. Seperti anggaran penanganan korupsi di polri seperti apa dan di kpk seperti apa. Juga bagaimana biaya operasional yang lain. Berani gak dia diungkapkan,” tegas Yundini.

Yundini menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan Polri belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Salah satunya adalah perubahan budaya. Seharusnya Polri sudah mampu merubah budaya-budaya masa lalunya dengan kondisi terkini saat ini. “Sebetulnya banyak kendala Polri. Perubahan secepat-cepatnya yang diharapkan terkendala oleh banyak hal. Terutama masalah perubahan kultur di tubuh Polri,” jelas Yundini.

Tidak hanya itu Yundini juga mengatakan bahwa Polri seharusnya mendapat perlakuan sama dengan KPK sebagai sesama institusi penegak hukum. Menurut Yundini ada sebuah program yang sebelum ini pernah dimunculkan, namun tidak berjalan sesuai harapan. “Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan anggaran. Program Polmas yang bagus masih belum terdukung anggaran secara serius, harus tergantung kepada satker masing-masing untuk mencari terobosan kreatif,” ujar Yundini.

Dengan kondisi-kondisi yang ada Yundini sendiri tidak terlalu berharap adanya gebrakan besar dari Kapolri, Jenderal Pol Sutarman hingga akhir masa tugasnya. Menurut dia, mampu saja Polri menjaga keamanan pemilu, sudah menjadi sesuatu yang istimewa. “Tujuannya sudah sangat jelas. Nomor satu dalam kepemimpinan yang singkat, beban amanahnya adalah pengamanan pemilu. Tidak Cuma sampai Juli tapi setelah itu dan pasca itu bagaimana,” sambung Yundini.

Meski demikian, Yundini tetap berharap Sutarman mau menyiapkan kader terbaik Polri untuk mengisi posisinya kelak. Sebab, tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan Polri tidak akan mampu menjadi polisi kesayangan apalagi kepercayaan masyarakat. “Beliau ini harus persiapkan kader,” kata Yundini.   (cr7)

Comments

comments