Polri Diyakni Sulit Perbaiki Citra Miring

bwu

Bambang Widodo Umar

PENGAMAT Kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan akan sangat sulit Polri memperbaiki citra miring dimata masyarakat. Dengan citra yang ada saat ini Polri akan terus mendapat posisi tidak memuaskan dihati masyarakat. “Sulit ya kalau menurut saya Polri untuk memperbaiki diri,” kata Bambang  saat dihubungi, Senin, (17/3).

Hal utama yang dinilai Bambang harus segera diperbaiki oleh Polri adalah terkait dugaan praktik-praktik pungli, korupsi maupun kekerasan oleh oknum berseragam coklat itu. Sebab, jika hal-hal tersebut masih kerap terjadi, tentunya masyarakat sipil yang menjadi korban akan selalu merasa terancam. Sedangkan tugas Polri adalah mengayomi dan melindungi masyarakat itu sendiri. “Masih ada tindakan oknum yang justeru menciderai kepercayaan terhadap Polri. Seperti pungli, korupsi maupun kekerasan yang pelakukanya adalah polisi itu sendiri,” lanjut Bambang.

Meskipun oknum Polri yang melakukan perbuatan menyimpang jumlahnya tidak banyak, menurut Bambang hal tersebut harus benar-benar dihapuskan. Sebab, sekalipun jumlahnya tidak banyak dampak buruk dari perbuatan menyimpang dari oknum tersebut sangatlah kuat terutama di kalangan masyarakat sipil. “Kalau dikatakan jumlahnya tidak seberapa, tapi harus diingat bahwa efeknya sangatlah tinggi. Dengan pengaruh atau efek yang tinggi ini, Polri harus benar-benar serius memperbaikinya,” jelas Bambang.

Terkait beberapa prestasi Polri yang telah ditorehkan belakangan ini, seperti pengungkapan kasus-kasus terorisme, Bambang tetap mengatakan hal tersebut tidak mampu menghapuskan dampak buruk dari penyimpangan oknum itu sendiri. Menurut mantan Anggota Polri ini, tidak ada kata, selain Polri benar-benar membersihkan institusinya dari mereka yang tidak mau tunduk pada peraturan berlaku. “Meski menangkap teroris dan kasus-kasus lainnya, hal itu tidak akan mampu menutup pelanggaran yang anggota mereka lakukan,” tegas Bambang.

Hal lain yang juga menurut Bambang harus menyulitkan Polri untuk memperbaiki diri adalah struktur institusi itu sendiri. Seharusnya, menurut Bambang, Polri tidak berada langsung di bawah Presiden. “Ya harus dibawah kementerian. Dengan kondisi struktur saat ini, tarik-menarik kekuasaan terhadap Polri tidak akan terhindarkan. Begitu juga terhadap kekuatan yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan Polri sulit untuk benar-benar mandiri,” katanya.

Terpisah, Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yundini Erwin mendesak agar Polri segera melakukan evaluasi terhadap Grand Strategi yang telah diluncurkan sejak tahun 2005 lalu. Kuat dugaan hingga kini poin-poin dari Grand Strategi tersebut tidak berjalan dengan optimal. “Kan ada Grand Strategy Polri. Poin pertamanya itu Trust Building. Itu saja coba dievaluasi,” kata Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yundini Erwin kepada Jurnal Nasional saat dihubungi, Minggu (16/3).

Dalam kesempatan itu Yundini juga mempertanyakan apakah saat ini masyarakat di tanah air sudah menaruh kepercayaan penuh kepada institusi Polri? Dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air, hal tersebut justeru membuktikan bahwa Polri tidak mendapatkan kepercayaan itu sendiri. “Apakah masyarakat kita sudah Trust kepada polisi?” tanya Yundini. “Soal Trust, ya dapat dibandingkan dengan KPK yang mendapat Trust dari masyarakat dan media. Sedangkan Polri, sudah berganti beberapa kali kepemimpinan, tidak memberikan gebrakan untuk masalah Trust ini. Padahal justru Trust inilah modal penting bagi Polri melaksanakan tupoksinya,” sambung Yundini.

Yundini mencontohkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yundini seharusnya Polri mau belajar banyak dari cara KPK mendapatkan apa justeru menjadi Grand Strategi Polri itu sendiri. “Coba lihat, berapa umurnya KPK. Kenapa kok orang sudah sangat banyak yang percaya kepada KPK?” tanya Yundini lagi.   (cr7)

Comments

comments