MPR Kecewa Empat Pilar Dihapus

logo mpr ri

MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan penggunaan kalimat “empat pilar kebangsaan dan bernegara”.  Bahkan putusan tersebut dinilai terlalu dini tanpa mempertimbangkan makna terkandung dalam kalimat tersebut. “Kami kecewa karena dasar pertimbangan hukumnya MK tak memahami latar belakang lahirnya frasa itu,” kata Lukman Hakim Saifuddin, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/4).

Seharusnya, lanjut Lukman majelis hakim lebih memahami terlebih dahulu tujuan dari pemberian nama tersebut. Sehingga, dalam mengambil putusan majelis hakim tidak mendapatkan kritikan dari pihak lain. “Kami menyayangkan para hakim MK yang seharusnya bisa menangkap lahirnya frasa itu,” lanjut Lukman.

Lukman sendiri mengaku akan menghormati putusan tersebut, lantaran bersifat final dan mengikat. Hanya saja, Lukman mengaku pihaknya akan terus melakukan sosialisasi isi dari empat pilar itu sendiri yang terdiri atas Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Lukman, MPR menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, putusan itu tak menyurutkanMPR untuk terus menyosialisasikan poin-poin di dalam empat pilar tersebut, yakni Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Putusan MK hanya menghapus frasa empat pilar dan bukan membatalkan nilai-nilai di dalamnya. Oleh karena itu, MPR tak menemukan alasan untuk berhenti menyosialisasikan poin-poin tersebut pada masyarakat. Kami akan semakin gigih menyosialisasikan esensi di dalamnya. Karena kini semakin relevan dan masyarakat harus memahami dan mengimplementasikannya,” ujar Lukman.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan sebagian pengujian Pasal 34 ayat (3) huruf b UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “empat pilar kebangsaan dan bernegara”.   “Frasa ‘empat pilar kebangsaan dan bernegara’ dalam Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (3/4).

Uji UU diajukan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Yogyakarta, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). Mereka keberatan Pancasila dikategorikan sebagai pilar kebangsaan. MK berpendapat, karena putusan itu, program sosialisasi empat pilar bangsa oleh MPR harus dihentikan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat menempatkan keempat pilar yang berarti tiang penguat tidak tepat.   (cr7)

Comments

comments