Penambahan Pengawal Jokowi Diduga Menyimpang

neta s pane

Neta S Pane

PENAMBAHAN jumlah anggota Polri yang mengawal Joko Widodo (Jokowi) diduga mengalami penyimpangan. Sebab, hingga saat ini status Jokowi belumlah sebagai calon presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “IPW menduga, penambahan jumlah personil pengawalan polisi untuk Jokowi merupakan permintaan Jokowi atau orang2nya. Pengawalan yg dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait dengan sistem pengamanan Polri kepada para kandidat capres,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (2/4).

Dugaan penyimpangan tersebut, lanjut Neta, tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pendaftaran seorang calon presiden yang ditetapkan pula oleh KPU. Sehingga, penambahan anggota Polri yang mengamankan Jokowi saat ini dinilai sebagai sesuatu keanehan. “Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP dan belum capres untuk pilpres 2014. Sehingga pengawalannya belum menjadi tanggungjawab negara,” lanjut Neta.

Dengan kondisi itu, Neta mendesak agar Polri bersikap terbuka kepada publik terkait pengamanan bagi Jokowi tersebut. Sebab, bila dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menimbulkan tudingan-tudingan terhadap tubuh Polri itu sendiri. “Untuk itu Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan capres PDIP. Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu, yakni Jokowi,” desak Neta.

Kata Neta pula, untuk menjaga keamanan bagi seorang gubernur aktif, tentunya tidak perlu dalam jumlah sebanyak saat ini. Jumlah 6 orang personil Polri yang mengamankan Jokowi merupakan kekuatan ideal dengan kondisi keamanan seperti saat ini. “Sedangkan pengawalan Jokowi sbg gubernur tentu tdk sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari 6 personil menjadi 12 personil Polri untuk jokowi merupakan permintaan Jokowi sendiri dan atas biaya Jokowi sendiri. Dipahami penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sbg capres oleh PDIP,” jelas Neta.

Apalagi, dengan penambahan kekuatan pengamanan diri Jokowi, bisa diartikan publik bahwa kondisi keamanan negara saat ini dalam keadaan tidak kondusif. Sebab, jika kondisi keamanan baik tentunya pengaman dalam jumlah sebanyak itu tidak diperlukan. “Artinya, setelah jokowi dicalonkan situasi politik tanah air makin menunjukkan eskalasi politik yang kian tinggi. Bisa jadi hal ini membuat jokowi dan PDIP merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan jokowi sebagai capres,” ujar Neta.

Neta juga mengimbau agar Polri tidak mau masuk dalam ranah politik terutama menjelang pemilihan kepala negara ini untuk periode 2014-2019. Sebab, jika Polri sampai masuk ranah politik, tentunya hal tersebut akan sangat membahayakan bagi keutuhan republik ini kedepannya. “Polri jangan mau dipolitisasi, terjebak atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Polri diharapkan konsentrasi dan profesional serta independen dalam menjaga stabilitas kamtibmas sepanjang proses Pemilu 2014. Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan. Jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzolimi,” kata Neta.   (cr7)

Comments

comments