Pencapresan Jangan Kangkangi Prinsip Konstitusi

irmanputra sidin

Andi Irmanputra Sidin

PENCALONAN pasangan tertentu menjadi presiden pada pemilu 2014 diharapkan tidak melanggar norma-norma yang berlaku hingga saat ini. Sebab, bukan tidak mungkin pencalonan pasangan tertentu dilakukan berdasarkan prinsip “akal-akalan” dari kelompok yang sangat haus akan kekuasaan. “Konstitusi memang tidak mengharamkan secara diametral akan ambang batas pencalonan presiden yaitu 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara secara nasional , selama pelaksanaan tersebut itu tidak mengangakangi prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy principle) yang merupakan kemutlakan hukum konstitusim,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin dalam siaran pers yang diterima, Minggu, (13/4).

Dalam kesempatan itu Irmanputra juga mengingatkan seluruh masyarakat agar berhati-hati menghadapi adanya upaya kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak dengan cara menggunakan celah agar tetap bisa mengajukan pasangan calon presiden mereka pada pemilu 2014 ini. Sebab, jika rencana mereka itu terlaksana, bukan tidak mungkin bangsa ini akan mengalami gangguan politik pasca pemilu 2014 itu sendiri. “Namun jikalau parpol atau gabungan parpol saling mendekat dan tak memiliki rasio konstitusional , maka pencalonan presidensial itu bisa menjadi inkonstitusional. Praktek seperti ini yang bisa mengancam siapapun pasangan calon presiden nanti yang akan diusung bahkan terpilih karena pasangan capres itu bisa mendapatkan perlawanan konstitusional akan pencalonannya dari pasangan calon presiden lainnya kelak,” lanjut Irmanputra.

Sebab, sambung Irmanputra, negara ini didirikan untuk tujuan yang mulia. Yakin memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh warga negaranya. Tujuan itupun diharapkan bisa tercapai melalui cara-cara yang konstitusional, tanpa harus menambrak satu rambu-rambupun. “Bernegara pasti memiliki tujuannya seperti yang tercantum dalam Pembukaaan UUD 1945 .  Tidak pernah konstitusi menciptakan sistem sehingga partai politik berapapun suara atau kursi yang diperolehnya dalam sebuah pemilu legislative bisa bermain terserah atau menurut cara diantara mereka sendiri, atau menurut kepentingan politik oligarki bahkan parpol mereka sendiri,” sambung Irmanputra.

Irmanputra juga menegaskan bahwa undang-undang negara ini telah memberikan hak yang sangat luar biasa bagi partai politik. Dimana, hingga saat ini hanya partai politik-lah yang bisa mengajukan pasangan calon presiden untuk diserahkan keterpilihannya oleh rakyat pemegang hak pilih pada setiap pemilu. “  Pada prinsipnya parpol itu diberikan hak eksklusif guna mencari pasangan calon presiden untuk disajikan kepada rakyat untuk dipilih setiap 5 tahun bukanlah kertas konsong dalam ruang politik semata,” tegas Irmanputra.

Irmanputra juga berharap seluruh partai politik yang berhasrat meraih kekuasaan di republik ini menggunakan rasional dalam upaya menggapai harapan. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada sengketa pasca penetapan pasangan calon pemenang pada pemilihan presiden nantinya. “Konstitusi masih membutuhkan rasionalitas pengusulan semua pasangan-pasangan capres tersebut, inilah prinsip demokrasi konstitusional yang kita anut paska perubahan UUD 1945 ketika daulat politik sudah lama ditinggalkan menjadi daulat konstitusi,” ucap Irmanputra.   (cr7).

Comments

comments