DPR Didesak Laksanakan Putusan MK terkait Kewenangan

DPR RI

DPR RI

DPR RI didesak untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan yang dimiliki lembaga itu selama ini. Dalam putusan itu MK mumutuskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) tidak boleh lagi melakukan pembahasan anggaran hingga satuan tiga. “Segera menindaklanjuti putusan MK dalam pembahasan RUU MD3 meliputi tugas dan wewenang Banggar serta memperkuat fungsi pengawasan anggaran DPR melalui penguatan kewenangan BAKN dan kerja sama dengan BPK,” kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, Ronald Rofriandri dalam siaran pers yang diterima reportaserepublik, Minggu, (25/5).

Menurut Ronald, dengan putusan tersebut artinya DPR RI kedepannya tidak lagi diperbolehkan ikut campur dalam menentukan pelaksana proyek APBN. Dengan putusan tersebut, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pengguna anggaran. DPR RI hanya berhak mengawasi apakah anggaran tersebut dipergunakan sesuai ketentuan atau tidak.

“Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. MK memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan Pasal 71 huruf (g) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. MK menilai bahwa kewenangan Banggar dalam membahas anggaran harus dibatasi, tidak rinci hingga satuan tiga,” lanjut Ronald.

Tidak hanya itu, dalam siaran pers itu Ronal juga mengatakan bahwa MK telah melarang Banggar DPR RI untuk menghalang-halangi lembaaga negara untuk menggunakan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Sebab, yang selama ini terjadi, bila sebuah anggaran mendapat tanda bintang dari DPR, otomatis pengguna anggaran tidak bisa menggunakan dana untuk proyek dimaksud. “Selain itu, MK juga memangkas kewenangan DPR dalam menghambat realisasi anggaran dengan memberikan tanda bintang. Putusan MK ini berdasarkan uji materi yang dimohonkan oleh Koalisi Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara (KAPKN),” sambung Ronald.

Untuk itu, Ronald menyarankan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut sejauh yang berkaitan dengan Banggar DPR RI. Jika tidak dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan kebijakan dihari kemudian. “Pemerintah segera mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baru terutama yang terkait dengan tugas dan wewenang Banggar. Agar lebih komprehensif, Pansus dan Pemerintah perlu menyepakati pemindahan pengaturan tentang mekanisme pembahasan APBN ke dalam UU Keuangan Negara; dan bagi pemerintah harus memastikan proses penentuan (rincian) anggaran berlangsung lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ronald.

Ronald sendiri sepakat jika dikatakan bahwa putusan MK tersebut harus dilihat dari sisi positif. Sebab, berbagai kasus korupsi yang menggeret sejumlah anggota DPR RI selama ini berpangkal dari kewenangan yang berlebihan itu sendiri. Sehingga, dengan adanya putusan MK tersebut kedepan diharapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tersangkut masalah korupsi di negara ini. “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 menilai bahwa putusan MK tersebut harus dipahami dalam konteks mengembalikan kehormatan DPR dalam menjalankan peran politik anggaran dan memperkuat fungsi pengawasan,” kata Ronald.   (cr7).

Comments

comments