Kapolri Didesak Copot Kapolda Jabar

neta

Neta S Pane

KAPOLRI, Jenderal Pol Sutarman didesak untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol M Iriawan dari jabatannya. Hal tersebut didasarkan kegagalan yang bersangkutan menjamin keamanan saat pertandingan dua klub sepak bola berlangsung di wilayah hukumnya. “Kapolri Sutarman harus segera membayar ganti rugi dan meminta maaf kepada masyarakat serta mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen M Iriawan akibat kekacauan yang terjadi dalam pertandingan Persib vs Persija,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima reportaserepublik, Kamis, (8/5) malam.

Dalam kesempatan itu Neta menjelaskan bahwa seharusnya Iriawan tidak dengan mudah memberikan izin pelaksanaan pertandingan tersebut sebelum ada jaminan keamanan bagi warga setempat. Apalagi mengingat kedua klub tersebut dikenal sebagai “musuh bebuyutan” sepanjang sejarah persepakbolaan tanah air ini. “Kapolda Jabar harus dicopot dari jabatannya karena harus bertanggung jawab setelah memberikan ijin pertandingan sepakbola antara Persib vs Persija di Stadion Jalak Rupat Bandung,” lanjut Neta.

Neta sendiri mengaku telah beberapa kali memberikan anjuran agar Polri tidak dengan mudah memberikan izin tersebut. Namun, Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat tetap mengizinkan pertandingan tersebut diselenggarakan, dan warga masyarakat setempat harus menanggung akibat dari kekacauan tersebut. Jika izin tidak diberikan tentunya peristiwa tersebut tidak menjadi beban masyarakat maupun pemerintah daerah. “Sebab jauh sebelumnya Ind Police Watch (IPW) sudah mengingatkan agar Polri tidak memberi ijin pertandingan tsb. Namun Kapolda Jabar tetap nekat memberi ijin. Sebab itu, Kapolda Jabar harus bertanggung jawab,” jelas Neta.

Tidak hanya mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat, menurut Neta Polri juga harus mengganti kerugian material maupun non material yang muncul akibat pemberian izin tersebut. “Polri harus membayar ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan dalam kekacauan tersebut,” tegas Neta.

Menurut Neta, kekacan tersebut terjadi lantaran Polri melarang rombongan penonton asal Jakarta masuk Bandung untuk menyaksikan perjuangan kesebelasan pujaannya. Lantaran kesal dilarang masuk Bandung, para penonton melampiaskan kekesalannya dengan cara menutup jalan tol. Selain itu Neta juga menyebutkan bahwa kekacauan terjadi pada dua titik yang berbeda.

“Dari pemantauan IPW, kekacauan akibat pertandingan sepakbola itu terjadi di dua tempat, yakni di Km 66 Jalan Tol Cikampek. Sebab polisi menghadang rombongan ponton asal Jakarta yang hendak menuju Bandung. Akibatnya, penonton marah dan memblokir jalan tol yang membuat terjadinya kemacetan parah dan kerusakan sejumlah bis akibat bentrokan polisi dengan supoter. Kekacauan kedua terjadi di Stadion Jalak Rupat,” ujar Neta.

Jika peringatan yang sempat disampaikan diindahkan oleh Kapolda Jawa Barat, menurut Neta kekacauan tersebut tentu tidak akan terjadi. Apalagi, dalam rangkan menghadapi pilpres 2014 seluruh pihak termasuk aparat keamanan harus mampu menjaga kondusivitas keamanan agar perhelatan besar seluruh warga negara ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan sedikitpun. “Dari kasus ini terlihat bahwa Kapolda Jabar tidak peka terhadap situasi sosial masyarakat saat ini dimana eskalasi politik kian tinggi usai pemilu dan menjelang Pilpres 2014. Pemberian ijin yang diberi Kapolda Jabar bisa diartikan sebagai upaya memicu konflik dan eskalasi politik menjelang Pilpres 2014. Jika sikap tidak peka pimpinan kepolisian seperti ini dibiarkan bukan mustahil Polri bisa dituduh sengaja melakukan cipta kondisi agar situasi menjelang Pilpres 2014 menjadi rawan dan kacau” tegas Neta.

“Untuk itu IPW mengimbau Kapolri agar mengevaluasi dan mencopot para kapolda yang tidak peka dengan situasi kamtibmas di daerahnya, apalagi sebelumnya akibat pertandingan sepakbola beberapa pekan lalu terjadi kerusuhan di Buol, Sulteng dan Jogja yang membuat sejumlah orang luka,” kata Neta.

Sementara itu Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol M Iriawan melalu Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa pergantian pejabat di lingkutangan Polri merupakan kewenangan Kapolri dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. “Silahkan saja, tapi untuk mutasi adalah kewenangan Kapolri dan Wanjakti Mabes Polri,” kata Matinus kepada reportaserepublik dalam komunikasi telepon seluler, Jumat, (9/5).

Selain itu Martinus juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi apakah kedepannya masih dimungkinkan kedua kesebelasan melaksanakan pertandingan di wilayah hukum Jawa Barat. “Terkait situasi saat pertandingan Persib vs Persija, Polda Jabar akan melakukan evaluasi situasi tersebut termasuk sikap perilaku penonton sebelum, saat dan pasca pertandingan guna menentukan diberikan atau tidak izin pertandingan bagi Persib di Jawa Barat,” lanjut Martinus dalam pesan singkat yang diterima reportaserepublik pukul 16.15WIB.   (cr7)

Comments

comments