Pengamat Nilai Jokowi Tidak Paham Tata Negara

Margarito Kamis

Margarito Kamis

CALON Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak memahami tata kelola negara ini. Hal tersebut ditunjukkanya saat dia mempertanyakan hasil perhitungan pemilu legislatif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, pembanding yang digunakan Jokowi untuk pertanyaan itu adalah hasil perhitungan cepat dari lembaga survei. “Menurut saya cara berfikirinya tidak cukup rasional,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada reportaserepublik saat dihubungi, Senin, (12/5).

Bahkan, ketidaktahuan Jokowi terhadap mekanisme penghitungan hasil pemilu legislatif yang benar telah menciptakan wacana baru tentang dirinya terkait pemerintah di republik ini. Sebab, sebagai calon presiden dari partai pemenang pemilu seharusnya Gubernur DKI Jakarta aktif itu tidak melontarkan pertanyaan tersebut. “Itu lucu, yang dijadikan sample quick count itu hanya berberapa saja, dan itu bukan hasil dari produk hukum atau bisa dikatakan bukan perintah undang-undang,” lanjut Margarito.

Sementara, sambung Margarito, apa yang dilakukan KPU merupakan isi dari perintah undang-undang pemilu yang sah. Jadi jelas tidak bisa dibandingkan hasil kerja lembaga survei, yang dibiayai swasta, dengan KPU sebagai instrumen negara untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. “Hasil dari perhitungan KPU itu adalah perintah undang-undang, itu pun harus diputus melalui sidang pleno. Yang dilakukan oleh quick count itu tidak punya nilai hukum dibanding hasil kpu,” sambung Margarito.

Demikian pula terhadap sumber dari suara yang dihitung oleh KPU, dijelaskan Margarito hal tersebut merupakan wujud dari peran aktif warga negara dalam melaksanakan bagian dari demokrasi. Sedangkan quick count hanya didasarkan pada perhitungan beberapa responden yang tidak berdasar hukum,”Sample yang diambil dalam quick count berdasarkan sample kan hanya beberapa, bagaimana bisa dijadiaknpatokan?” tanya Margarito.

“Tidak cukup rasional menurut saya. jalan berfikirnya tidak rasional. terang-terangan samplenya hanya segitu, bukan perintah undang-undang pula, tampaknya dia mencurigai nuasanya. padahal. Tidak ada alasan untuk curiga kalau menggunakan catatan quick count sebagai patokan. Bagi saya itu tidak berdasar. tidak rasional,” tegas Margarito lagi.

Terpisah, Pakar hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan bahwa republik ini perlu mengupayakan agar ada calon presiden selain Jokowi dan Prabowo Subianto pada pemilu 2014 ini. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. “Menurut saya semakin banyak calon makin baik. Saat ini masyarakat seperti sudah terbelah kalau tidak Jokowi ya Prabowo. Seandainya muncul calon ketiga itu lebih baik karena masyarakat punya banyak pilihan,” kata Refly Harun kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/5).

Meski demikian Refly berharap calon tersebut memenuhi kriteria yang diharapkan oleh publik negara ini. Salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh calon presiden tersebut adalah  bersih dari praktik-praktik korupsi sebelumnya. “Syaratnya dia harus ada elemen kebaruan, elemen kejutan, harus masih muda dan elektabilitasnya berpotensi cepat menanjak. Dia juga harus tak punya masalah di track record, bersih, dan sebagainya,” lanjut Refly.   (cr7).

Comments

comments