Prilaku Koalisi Tidak Jamin Stabilitas Pemerintahan Mendatang

Margarito Kamis

Margarito Kamis

PRILAKU peserta koalisi dinilai tidak akan memberi jaminan pemerintahan mendatang stabil. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan berupa pengalamana yang pernah terjadi pada pemerintahan periode 2009-2014. “Kalau dari segi prilaku, jujur ini sama sekali belum bisa memberi jaminan stabilitas,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada reportaserepublik saat dihubungi, Senin, (19/5).

Bahkan dalam kesempatan itu Margarito menegaskan bahwa partai politik peserta koalisi tersebut akan tetap mempertahankan tabiat mereka masing-masing meski telah melakukan kesepakatan diawal koalisi. Sebab, sebuah partai politik akan tetap mempertahankan apa yang mereka yakini menguntungkan. “Parpol kan akan tetap mempetahankan haluan politik mereka masing-masing,” tegas Margarito.

Margarito juga menjelaskan apa yang pernah dialami pemerintahan periode 2009-2014. Dimana meskipun beberapa partai politik telah bersepakat untuk koalisi bahkan diberi jabatan kursi di kabinet sebagai menteri, mereka tetap saja menghambat program pemerintah yang berkuasa. “Itu sudah pernah terbukti, kita sudah pernah mengalaminya bersama,” jelas Margarito.

Akbit dari perbuatan partai politik yang tidak patuh pada koalisi tersebut, tentu rakyat juga sebagai objek penderitanya. Untuk itu Margarito menghimbau agar partai politik pemimpin koalisi membuat akta perjanjian tertulis bagi para peserta koalisi. Dengan jalan itu diharapkan peserta koalisi tidak akan berbuat yang menghambat upaya pemerintah dalam membangun republik ini. “Harus ada akta koalisi dalam bentuk terutulis, tidak sekedar verbal, tuangkan dalam bentuk akta tertulis. Prinsip-prinsip berkoalisi harus dituangkan disitu, ketua partainya disuruh menandatangani,” sebut Margarito.

Jika dalam perjalanannya partai peserta koalisi tetap melakukan tindakan yang mengganggu pemerintahan, Margarito menyarankan agar presiden terpilih mengumumkan perbuatan menyimpang peserta koalisi kepada rakyat secara langsung. Dengan demikian rakyatlah yang akan menghukum mereka. “Jalan yang tersedia, kelakuan mereka itu diberitahu ke rakyat. presiden bisa langsung bicara ke rakyat, pangung istana. Katakan ke rakyat, karena priaku teman koalisi ingkari kesepakatan maka beginilah jadinya kondisi kita. Biarakan rakyat yng hukum mereka,” ujar Margarito.

Meski demikian, secara postur koalisi yang sudah terbentuk pada dua kubu calon presiden mendatang, Margarito menilai sudah mampu memberi kontribusi untuk tingkat parlemen. Hanya saja tetap harus diwaspadai kerangka awal berkoalisi yang jelas dari masing-masing partai politik peserta koalisi agar pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya tidak terulang dan sangat merugikan masyarakat. “Kalau potur memang diprediksi sudah bisa membantu stabilitas pemerintahan mendatang,” kata Margarito.   (cr7).

Comments

comments