Moratorium Izin Baru Konversi Hutan Dilanjutkan

Menhut dapat Award

Menhut dapat Award

PENGHENTIAN sementara atau moratorium terhadap pemberian izin baru konversi hutan alam primer terus dilanjutkan. Sikap pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Kehutan tersebut ditujukan sepenuhnya untuk menjaga kelesatrian hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan warga masyarakat negara ini. “Upaya-upaya yang telah dan terus dilaksanakan Kementerian Kehutanan antara lain penundaan izin baru konversi hutan alam primer dan lahan gambut, memberantas illegal-logging dan perdagangan kayu ilegal,” kata Menteri Kehutan, Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada acara Indonesia Green Award 2014 di Jakarta, Rabu, (18/6).

Selain itu, lanjut Zulkifli, pihaknya juga memperbesar peran aktif masyarakat sekitar hutan untuk bisa memanfaatkan asset besar milik bangsa itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka. Dengan cara itu, Zulkifli yakin masyarakat akan semakin berusaha keras menjaga hutan dari berbagai ancaman kepunahan seperti kebakaran. “Menyelesaikan tenurial lahan hutan melalui pemberian akses legal ke pemanfaatan hutan melalui Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, mencegah kebakaran hutan dan merehabilitasi hutan dan lahan rusak melalui pembangunan Kebun Bibit Rakyat, persemaian permanen dan Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon,” lanjut Zulkifli.

Atas upayanya itu, jelas Zulkifli pula, hingga saat ini Indonesia telah mampu mengurangi pengrusakan hutan. Tentunya langkah pemerintah melalui kementerian kehutanan itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat termasuk generasi penerus bangsa ini.Alhamdulillah, dengan upaya tersebut laju deforestasi dari 3,5 juta ha/tahun pada tahun 1998 – 2002 telah turun menjadi 450 ribu ha pada tahun 2009 – 2012, tumbuhnya gerakan menanam dan memelihara pohon dengan capaian 1,3 – 1,6 miliar pohon pada 2010 – 2013, tumbuhnya HTR ± 28.900 pemegang izin, 81 pemegang izin HKm dan 26 lembaga desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, berkembangnya industri perkayuan berbasis Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat sebanyak 375 unit dengan kapasitas produksi 69,9 juta m3 dan menurunnya penggunaan bahan baku dari hutan alam tinggal 5,5 juta m3,” jelas Zulkifli.

Bahkan Zulkifli mengatakan bahwa sejak digiatkannya penanaman hutan rakyat oleh kementeriannya, sangat banyak kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mempunyai industri kayu berbasis hutan tanaman. Perkembangan jumlah industri seperti itu, menurut Zulkifli, tentu pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dalam jumlah signifikan. “Bahkan ada kabupaten yang memiliki sampai 25 industri kayu berbasi hutan tanaman. Di Magelang ada 8 industri. Di Kediri ada sekitar 20an. Berkembang pesatnya industri perkayuan seperti itu, 80 persen kayunya didapatkan dari hutan tanaman. Jadi tidak lagi menebang kayu di hutan.

Terkait dampak penebangan hutan alam yang tidak terkendali, Zulkifli juga mengatakan akan terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri telah berdampak buruk terhadap pulau-pulau kecil yang ada di bumi ini termasuk Indonesia. Untuk itu menjadi sangat penting penghentian penebangan hutan agar kelestarian alam tetap terjaga. “Diprediksi pulau-pulau kecil di negara-negara berkembang menjadi kawasan paling terdampak akibat pemanasan global. Kawasan ini paling rentan akan bencana banjir maupun badai termasuk jika permukaan air laut mengalami kenaikan akibat pemanasan global. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang sebagian besar di antaranya adalah pulau-pulau kecil, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara paling terdampak pemanasan global,” kata Zulkifli.   (cr7).

Comments

comments