Enggan Gunakan Kertas Lokal, Nasionalisme BUMN Dipertanyakan

Kertas Lokal

Kertas Produksi Dalam Negeri

SEMANGAT nasionalisme yang dibuktikan dengan cara menggungkan produk dalam negeri dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan temuan adanya BUMN yang enggan menggunakan produk dalam negeri dan memilih produk dengan rekomendasi pihak asing.

“Ada BUMN besar, ada juga produsen kebutuhan rumah tangga raksasa yang tidak mau menggunakan produk yang telah dilengkapi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Mereka hanya mau menggunakan produk yang memiliki sertifikat dari pihak asing,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Rusli Tan di Jakarta, Jumat (18/7),

Menurut dia, hal itu adalah sebuah sikap tidak menghormati SVLK, yang sebenarnya telah dikembangkan secara multipihak, transparan dan akuntabel. “Pemerintah seharusnya memaksa industri konsumen di tanah air menjadikan SVLK sebagai satu-satunya acuan pembelian produk kehutanan. Kalau mereka tidak mau, itu melecehkan SVLK,” kata Rusli.

Sikap tidak hormat tersebut secara langsung berdampak dengan terus membanjirnya produk impor. Untuk produk kertas misalnya, volume impornya terus meningkat beberarapa tahun belakangan. Tahun 2010 volume impor kertas sebesar 22.166 ton, kemudian naik menjadi 33.456 ton tahun 2011, lalu 51.368 ton tahun 2012, dan 73.869 ton tahun 2013.

Produk impor makin tak terbendung karena tak ada hambatan dagang untuk masuk ke Indonesia. Saat ini bea masuk produk kertas hanya 0%. Produk impor juga bebas dari kewajiban memiliki sertifikat SVLK, di saat produk dalam negeri justru dibebani kewajiban tersebut. Rusli pun mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlakuan setara dan memberlakukan kewajiban SVLK bagi produk impor.

Sementara itu Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kusnan Rahmin menyatakan selain tunduk dengan SVLK, produsen bubur kayu dan kertas nasional secara sukarela menerapkan standar pengelolaan hutan lestari yang tinggi. “Ini memastikan bahan baku kayu yang dimanfaatkan bukan hanya legal tapi juga berkelanjutan,” katanya.

RAPP, menurut Kusnan, telah menerapkan kajian hutan bernilai konservasi (HCV) tinggi sejak tahun 2005 untuk memastikan areal dengan kategori tersebut dipertahankan. Sampai saat ini, telah ada 36 kajian HCV yang dilakukan RAPP. Kusnan menyatakan, pihaknya, memberlakukan moratorium pembangungan hutan tanaman industri (HTI) pada areal konsesi yang belum dilakukan kajian HCV.

Untuk konsesi yang berada di lahan gambut, RAPP menerapkan teknologi pengelolaan tinggi muka air, ekohidro. Teknologi tersebut menjaga gambut tetap lembab sehingga mencegah subsidensi dan menutup peluang munculnya api. Hasilnya, RAPP berhasil mengelola HTI gambut secara berkelanjutan selama 20 tahun.

Kusnan menegaskan, pengelolaan HTI secara lestari adalah inti dari bisnis RAPP. “Untuk itu kami menanam sedikitnya 150 juta pohon atau setara dengan 96.000 hektare per tahun,” katanya.

Comments

comments