Selamatkan Harimau Sumatera, Moratorium Konservasi Hutan Harus Diawasi

Harimau Sumatera

Harimau Sumatera

AGAR populasi harimau sumatera saat tidak semakin berkurang, semua pihak diminta untuk mengawasi proses moratorium konservasi hutan. Langkah tersebut diyakini mampu menjamin keberlangsungan hidup salah satu jenis satwa yang dilindungi itu. “Oleh karena itu, sebagai satu-satunya negara pemilik sub spesies harimau sumatera yang tersisa di pulau Sumatera, maka sudah seharusnya Pemerintah beserta para pihak pemangku kepentingan untuk mengawasi moratorium konversi hutan alam dataran rendah dan gambut dalam rangka melestarikan habitat-habitat satwa endemik termasuk harimau sumatera. Dengan terpeliharanya habitat-habitat satwa di hutan hujan dataran rendah, maka upaya penggandaan populasi harimau sumatera di beberapa lansekap prioritas perlindungan harimau di pulau Sumatera sampai dengan tahun 2022 akan dapat diwujudkan,” kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam siaran pers yang diterima, Kamis, (17/7).

Tidak hanya itu, Zulkifli juga mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan instansi terkait untuk mempidanakan pihak-pihak yang melanggar ketentuan tentang pelestarian sumber daya hutan. Bahkan dunia internasional juga tidak luput dari jaringan kerjasama yang dijalin oleh kementerian tersebut. “Selain itu, Pemerintah melakukan kerjasama hukum dalam memerangi perdagangan ilegal harimau, maupun bagian-bagian tubuh harimau yang diawetkan (offset), penegakan hukum dan pertukaran informasi antar negara anggota yang memiliki harimau maupun negara yang menjadi tujuan dari perdagangan ilegal harimau. Hal ini saya sampaikan secara khusus pada acara London Declaration on Combating Wildlife Crime yang dipimpin Pangeran Charles, Pangeran William dan Pangeran Harry di Inggris bulan Februari yang lalu,” lanjut Zulkifli.

Zulkifli juga mengaku telah melakukan sejumlah rencana kerja agar populasi harimau sumatera yang tersisa tetap terjamin dikemudian hari. Rencana kerja itu telah dituangkan dalam peraturan menteri kehutanan dan dijadikan paying hukum dalam kegiatan-kegiatan terkait sehari-harinya. “Selanjutnya, dalam rangka konservasi harimau sumatera, Kementerian Kehutanan telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017 (Permenhut No. P. 42/ Menhut-II/ 2007), tujuannya untuk memberikan arah kepada pelaku pembangunan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan konservasi harimau sumatera, terutama pada kawasan-kawasan yang bersinggungan dengan bentang alam harimau sumatera,” jelas Zulkifli.

Selama tujuh tahun berjalan sejak ditetapkannya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera tersebut, sambung Zulkifli, telah banyak yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kementerian Kehutanan bersama-sama Pemerintah Daerah, perusahaan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat terkait konservasi harimau sumatera beserta habitatnya di pulau Sumatera.

Salah satu pelaku usaha yang peduli terhadap konservasi harimau sumatera adalah PT. Adhiniaga Kreasinusa (Artha Graha Network) selaku pengelola Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) Tambling Wildlife Nature Conservation di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang patut kita apreasiasi karena berhasil meningkatkan populasi harimau sumatera di areal yang dikelolanya.

Selain itu Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah menyiapkan project document hibah pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) melalui UNDP bersama mitra lembaga terkait untuk konservasi harimau sumatera di 5 (lima) lanskap yaitu lanskap Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Kampar-Kerumutan di Riau.  (cr7).

Comments

comments