Pengamat Desak Petral Dibubarkan

Petral

Petral. (www.tribunrakyat.com)

PENGAMAT Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy mendesak agar pemerintah segera membubarkan perusahaan yang bersama Pertamina Energy Trading limited P{Petral}. Ha tersebut didasarkan pada duggan bahwa keberadaan perusahan tersebut tidak memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat menengah bawah di negeri ini. “Oh harus itu (Petral dibubarkan), harus harus harus,” kata Ichsanuddin di Jakarta, Sabtu, (30/8).

Menurutnya, seharusnya sebagai perusahaan negara Pertamina membeli bahan bakar minyak {BBM}langsung kepada produsen. Sehingga tidak perlu ada fee bagi calo yang menjadi perantara pembelian BBM tersebut. Dan menurut Ichsanuddin hingga saat ini belum didapatnya bukti bahwa Pertamina membeli BBM langsung kepada produsen. “Mana buktinya pembubaran Petral (Pertamina Energy Trading Limited)?. Mana buktinya kalau memang Pertaminatidak lagi melakukan itu (membeli dari trader)?” tanya Ichsanuddin.

Dalam kesempatan itu  Ichsanuddin juga menduga ada pihak-pihak yang mendulang keuntungan dari impor BBM melalui anak perusahaan Pertamina tersebut. Padahal, jika pembelian BBM oleh Pertamina dilakukan secara langsung tentunya akan jauh menghemat harga perolehan BBM yang disalurkan kepada rakyat. “Ini kan begini, kasus hari ini perubahan 46 juta kiloliter dan pemerintah menjamin tentang kekurangannya, itu memberi dampak anda kalau pergi ke pasar internasional, harga di pasar internasional itu sangat fluktuatif, artinya ada orang yang menikmati pengadaan (impor BBM) ini,” ujar Ichsanuddin.

Desakan itu sendiri semakin dirasa kuat sejalan dengan pembatasan distribusi BBM pada sejumlah SPBU di tanah air belakangan ini. Pembatasan itu sendiri telah berdampak semakin sulitnya masyarakat menengah bawah untuk mendapatkan bahan bakar bagi kendaraan bermotor yang sehari-hari mereka pergunakan.

Terkait kelangkaan BBM bersubsidi di pasaran itu, sebelumnya Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan bahwa komodistas tersebut tidaklah hilang dari pasaran. Menurut dia, jika memang diperlukan masyarakat bisa mendapatkan BBM non subsidi pada masing-masing SPBU. “Kalau mau BBM berapapun jumlahnya ada. Tapi untuk yang subsidi ini kan cara kita untuk mencukup-cukupi hingga akhir tahun ini,” kata Jero di kantornya, Selasa, (5/8).

Pembatasan penjualan bbm jenis solar di wilayah Jakarta Pusat yang dilakukan pemerintah, lanjut Jero, juga dalam rangka upaya agar subsidi yang diberikan kepada masyarakat cukup hingga akhir tahun ini. Hanya saja harus bisa dipahami bahwa undang-undang mengatur bahwa subsidi itu sendiri ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu. “Undang-undang itu memberi kita amanah bahwa subsidi harus diberikan kepada golongan masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan kelompok lain seperti industi ataupun pertambangan tidak berhak mendapatkan subsidi itu,” lanjut Jero.

Dipilihnya wilayah Jakarta Pusat-pun, jelas Jero, bukan tanpa pertimbangan yang matang sebelumnya. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh intitusi terkait, ternyata wilayah tersebutlah yang sangat rawan penyimpangan bbm jenis solar. Demikian pula terhadap bbm jenis premium. Jero mengakatan bahwa Jakarta Pusat terdapat beberapa titik masyarakat kelompok menengah atas. Dengan cara itu diharapkan kelompok masyarakat tersebut mau mengganti jenis bbm yang dikonsumsi selama ini dengan pertamax atau pertamax plus.

“Tentunya ada pertimbangan yang matang. Termasuk kemungkinan terjadinya penyimpangan solar. Selain itu di Jakarta Pusat kan ada perumahan yang menengah atas seperti kawasan Menteng. Jadi kita harapkan mereka yang tadinya pakai premium jadi yang non subsidi. Tapi kalau mereka tetap mau beli yang subsidi yang silahkan di tempat lain yang tidak dikendalikan,” jelas Jero.

Untuk itu Jero mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak perlu gelisah atas pengendalian penyaluran bbm tersebut. Sebab, dari seluruh spbu yang ada di Indonesia hanya 12 persen saja mengalami pengendalian penyaluran bbm subsidi. “Untuk pulau Jawa hanya 5 persen yang dikendalikan penyalurannya,” kata Jero.   (cr7).

Comments

comments