Eropa Diduga Takut Bersaing Sehat

Hutan Indonesia

Industri Kehutanan Lokal Terancam

PELAKU usaha dari negara Eropa diyakini tidak berani bersaing usaha secara sehat dengan perusahaan Indonesia. Hal tersebut diduga menjadi dasar keluarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang lahan gambut. “Kita menduga aturan gambut yang baru iyu didorong oleh Eropa yang mengalami kesulitan bersaing dengan Indonesia,” kata Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Suwardi di Jakarta kemarin.

Prilaku tidak elegan dalam menjalankan bisnis tersebut, lanjut Suwardi, pernah pula dialami pengusaha kelapa sawit lokal beberapa waktu lalu. Akibatnya, berbagai jenis produk yang berasal dari kelapa sawit Indonesia tidak bisa dijual ke luar negeri. “Hal serupa pernah dilakukan AS dengan EPA NODA terhadap sawit Indonesia. Mereka menyatakan sawit Indonesia tidak ramah lingkungan,” lanjut Suwardi.

Menurut Suwardi pula, luas lahan gambut di tanah air saat ini sudah barang tentu menjadi faktor tingginya berbagai produk yang mampu mengasai pasar internasional. Sehingga, jika RPP lahan gambut diberlakukan, tentu hal tersebut akan berpengaruh bagi tingkat persaingan usaha di pasar internasional. “luas lahan gambut di Indonesia 14 juta ha atau 8% dari total luas lahan nasional yang mencapai 190 juta ha. Sejauh ini, lahan gambut yang dibuka baru 6 juta ha dan yang rusak 2 juta ha akibat dibuka untuk transmigrasi,” jelas Suwardi.

“Kedalaman air tanah dalam RPP itu ditentukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan gambut dimanfaatkan.  Gambut bersifat asam sehingga harus dipilih tanaman yang dapat tumbuh subur, diantaranya yaitu sawit dan akasia. Berdasarkan penelitian, produktivitas tertinggi ada di gambut paling dalam karena mudah mengatur air. Selain itu, aturan gambut 3 meter saat ini tidak ada dasar kajian akademisnya tetapi tetap tidak direvisi. “KLH sudah mengakui kalau itu (aturan gambut) sudah tidak relevan dan tidak ada dasar akademisnya tetapi sampai saat ini tidak dievaluasi,” sambung Suwardi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), Nana Suparna mengatakan bahwa penerapan RPP Gambut dikhawatirkan akan mematikan indutri kayu dalam negeri. Jika itu terjadi, tentu sangat banyak konsekwensi yang akan dihadapi Indonesia. “Potensi kerugian akibat pemberlakuan RPP gambut mrncapai Rp 103 triliun per daur tanam (5-6 tahun). Angka tersebut berasal dari hilangnya devisa negara dari pulp dan kertas sebesar US $ 5,4 miliar per tahun, hilangnya produksi 16,8 juta ton, dan  PHK sekitar 300 ribu tenaga kerja di industri pulp dan kertas serta hutan tanaman industri (HTI) yang akan menyebabkan kematian industri kehutanan termasuk pulp dan kertas,” kata Nana.

Dalam kesempatan itu Nana juga mengatakan, RPP gambut merupakan masalah serius bagi dunia usaha dalam negeri karena besarnya potensi kerugian yang akan hilang. Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pertubuhan ekonomi 7% per tahun. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah meninjau ulang RPP gambut. “RPP itu kontraproduktif dengan  tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjut Nana.

Menurutnya,  jika RPP gambut jadi diterapkan, maka Indonesia akan menghadapi masalah besar. Apalagi, Indonesia dalam hitungan bulan akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini sektor kehutanan menjadi salah satu sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja dan devisa. Selain itu, kehutanan merupakan sektor unggulan nasional yang tidak dimiliki negara ASEAN lainnya.

Nana menilai, RPP gambut lebih banyak mengakomodir kepentingan LSM seperti Greenpeace ketimbang kepentingan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa pengaruh asing melalui NGO sebagai perpanjangan tangan telah masuk ke pejabat di pemerintahan. Hal itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia karena gerakan itu laten. “Kami meminta pemerintah bijaksana untuk melihat manfaat dan kerugian bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Selama ini, upaya NGO menjegal industri unggulan nasional dilakukan melalui konsumen dengan cara menekan agar tidak membeli produk dari produsen Indonesia.

Nana mengatakan, APHI meminta agar pemerintah baru lebih tegas kepada NGO asing karena Indonesia telah memiliki regulasi sendiri dan merupakan negara berdaulat. Pihaknya juga meminta pemerintah baru untuk meninjau ulang dampak bila diberlakukan RPP gambut ini yang akan membawa kehancuran industri kehutanan dan hilangnya mata pencaharian karyawan dan masyarakat.   (cr7).

Comments

comments