Konservasi Tanah dan Air Harus Tepadu

konservasi tanah

Konservasi Tanah dan Air Harus Terpadu

UNDANG-UNDANG (UU) tentang konservasi tanah dan air akhirnya disahkan oleh DPR RI. Dengan lahirnya UU tersebut diharapkan penanganan konservasi tanah dan air kedepannya akan lebih baik dan terpadu. “Harus ada keterpaduan dalam melakukan konservasi terhadap tanah dan air,” kata Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan RI, Eka Widodo Soegiri saat dihubungi, Rabu, (1/10).

Dengan lahirnya UU tersebut, lanjut Eka, diharapkan pula penggunaan lahan ataupun tanah yang dimiliki negara ini bisa lebih terarah. Sebab, tanpa keterarahan tersebut, lahan yang ada bisa digunakan untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya. “Dengan adanya undang-undang ini penggunaan lahan akan sesuai peruntukannya,” lanjut Eka.

Tidak hanya itu, Eka juga yakin dengan adanya UU tersebut, penangan lahan akan semakin sesuai dengan tututan di lapangan. Sebab, akan menjadi janggal jika suatu lahan pertanian ditangani dengan cara berbeda, seperti pendekatan bagi lahan pertambangan. “Penanganan lahan akan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan,” jelas Eka.

Tidak kalah pentingnya hal yang ada dalam UU tersebut, menurut Eka, adalah terkait kaidah konservasi tanah dan air itu sendiri. Menurut dia, harus tepat pula cara-cara konservasi yang harus diterima oleh tanah dan air. “Penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air akan semakin tepat,” kata Eka.

Sebelum ini, menurut Eka, upaya konservasi tanah dan air harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk melakukan konservasi itu sendiri, haruslah dilibatkan semua pihak terkait. “Selama ini bagaimama di lapangan? Berdayakan masyarakat, pemangku kepentingan,” kata Eka.

Demikian pula dengan upaya penanaman yang dilakukan selama ini, menurut Eka harus pula dilengkapi dengan upaya lain. Sebab, jika hanya dengan cara menanam pohon, tentu konservasi tanah dan air tidak akan efektif. “Penangannya tidak bisa hanya dengan menanam saja. Harus ada aspek lain untuk konservasi tanah,” katanya.

Begitu pula terkait data, Eka menegaskan sangat penting hal satu itu dipunya instansi terkait. Hal tersebut diyakini akan mampu memberikan perlakuan tepat terhadap tanah dan air sebagai sumber daya alam milik bangsa ini. “Kita juga harus punya data yang tepat,” katanya.

Dalam Bab II Pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan konservasi tanah dari harus memperhatikan beberapa aspek, yang salah satunya adalah partisipasi pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat. “Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan pada asas: partisipatif; keterpaduan; keseimbangan; keadilan; kemanfaatan; kearifan lokal; dan kelesatarian,” kata UU tersebut.   (cr7).

Comments

comments