Perbup Terkait Pupuk Subsidi Belum Keluar

Pupuk Subsidi

Perbup Pupuk Subsidi Belum Keluar

PERATURAN Bupati (Perbup) tentang penyaluran pupuk subsidi di masing-masing kecamatan se Indonesia hingga saat ini belum keluar. Hal tersebut akan berakibat pada tertundanya penyaluran pupuk subsidi bagi para petani di seluruh tanah air tercinta ini. “Semua Bupati belum ada yang mengeluarkan peraturan bupati terkait pendistribusian pupuk subsidi ini,” kata Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat PSP Kementerian Pertanian, Muhrizal Sarwani  saat dihubungi, Selasa, (7/10).

Dengan perkiraan musim tanam dimulai pada Bulan Oktober, maka kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap ketersediaan pupuk bagi petani. Sebab, jika pupuk tidak ada saat dibutuhkan, maka komoditas yang mendapat subsidi itu akan menjadi sia-sia. Karena tanaman membutuhkan pupuk pada waktu tertentu saja.

Sikap para Bupati itu sangat disayangkan Muhrizal. Sebab, dengan dugaan melalaikan pengeluaran Perbup itu sendiri, artinya masing-masing kepala daerah telah melalaikan pula hak rakyat yang dipimpinnya. “Padalah mereka itu para petani sebagai penggunanya adalah rakyat si Bupati. Bisa mengamuk itu petaninya. Masak untuk kepentingan masyarakatnya tidak mau mengeluarkan tepat pada waktunya,” lanjut Muhrizal.

Terhadap sikap para Bupati itu, Muhrizal mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, hingga saat ini tidak ada yang bisa menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah meskipun dia telah lalai pada tugas pokoknya. “Persoalannya hampir semua tidak ada sanksinya. Jangankan mengeluarkan Perbup tentang pupuk subsidi, penyerapan anggaran yang kurang saja tidak bisa dijatuhi sanksi,” tegas Muhrizal.

Apalagi, jelas Muhrizal, saat ini pihaknya telah mendapat tambahan quota pupuk subsidi dari negara. Jumlah yang ada menurut Muhrizal akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan petani menghadapi musim tanam kali ini. “Pupuk akan cukup karena kita dapat tambahan 7,78 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ada sekitar 1,77 juta ton tambahannya,” jelas Muhrizal.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Bupati Bolaan Mongondow Timur, Sehan Landjar mengatakan bahwa tudingan Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut tidaklah benar. “Tidak benar kita melalaikan kebutuhan petani kami,” kata Sehan saat dihubungi, Selasa, (7/10).

Justeru Sehan menilai sikap Kementan yang melakukan tender penyaluran pupuk subsidi di pusat tidak pada tempatnya. Sebab, saat pupuk yang dikirim dari pusat tiba di daerah, para petani sudah tidak lagi membutuhkannya. Alias mubazir. “Kalau pupuknya ada kita buatkan Perbup-nya. Kan yang menjadi persoalannya pupuk itu tidak ada. Sebagai contoh, dua tahun kemarin pupuk datang ketika musim tanam sudah masuk. Kan sudah tidak lagi berguna bagi petani. Itu pupuk dibuang oleh petani. Saya inginnya pupuk itu tidak perlu ditender. Sehingga kalau ada kita bisa langsung membelanjakannya untuk petani,” tegas Sehan.

Sehan juga berharap kedepannya menteri dan seluruh jajarannya mau turun langsung ke lapangan dalam mengambil setiap kebijakan. Sebab yang terjadi saat ini, menteri hanya datang ke daerah tapi tidak turun ke lapangan. “Menterinya datang hanya beberapa menit saja, kita dikumpulkan di hotel mewah. Bagaimana mungkin kita bicara nasib petani yang ekonominya susah di hotel-hotel mewah. Apalagi kalau harus tidur di kasur-kasur empuk,” tegas Sehan lagi.   (cr7).

Comments

comments