Pelaku Daur Ulang TV Perlu Dibina

Saleh Husin

Saleh Husin (kiri).

MENTERI Perindustrian RI, Saleh Husin mengatakan bahwa warga masyarakat yang melakukan daur ulang terhadap televisi (TV) bekas perlu mendapat pembinaan. Sebab, sisi penegakkan hukum maupun kreativitas anak bangsa sama-sama perlu untuk dikedepankan. “Dari sisi kreativitas memang iya. Namun siapapun produsen elektronik harus patuh pada regulasi karena demi perlindungan konsumen dan standardisasi industri,” kata Saleh Husin dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, (18/3).

Untuk itu, imbuh Saleh Husin, pihaknya terus melakukan sosialisasi regulasi seperti Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU nomor 4 tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU nomor 8 tahun 1999 yang mengatur Perlidungan Konsumen.

Saleh meminta agar langkah ini tidak hanya dilihat dari perspektif pengawasan dan penegakan aturan. Pasalnya, pemerintah juga memberi pengarahan dan pembekalan pada pengusaha. “Artinya kita juga melakukan pembinaan. Manfaatnya, pengusaha yang bersangkutan nantinya dapat tenang dalam aktivitasnya karena memenuhi regulasi dan konsumen dilindungi hak-haknya,” lanjut Saleh Husin.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan aktif membina para pengusaha kecil, menengah hingga besar. “Saya juga mengapresiasi Polda Jateng yang tidak melakukan penahanan. Ini bentuk kebesaran hati rekan-rekan penegak hukum,” ungkap Menperin. Di sisi lain, dia berharap pengusaha daur ulang tersebut bersikap kooperatif.

Meski demikian Saleh menilai proses daur ulang yang dilakukan terbilang perbuatan yang cukup kreatif karena memanfaatkan barang yang tidak terpakai lagi. “Tabung-tabung monitor PC itu mungkin rusak atau usia pakainya sudah lewat tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk televisi,” kata Saleh Husin.

Seperti diberitakan, pengusaha reparasi elektronik, MK (41 tahun) mendaur ulang tabung monitor bekas dari PC komputer di Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah diperbaiki dan dirakit, lantas dikemas, diberi merek dan didistribusikan di wilayah Solo, Yogyakarta hingga Madiun, Jatim.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djoko Poerbo Hadijoyo, MK dijerat pasal berlapis. Yaitu  Pasal 120 junto Pasal 53 ayat (1) UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 106 UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) junto Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.   {007}.

Comments

comments