Trimed: Tunjangan Mobil Tidak Mendesak

Trimedya Panjaitan

Trimedya Panjaitan.

POLITISI Senior Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa tunjungan pebelian mobil baru bagi pejabat negara bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu selayaknya hal tersebut dibatalkan saja pelaksanaanya. “Kebutuhannya tidak mendesak kok,” kata Trimedya ketika ditemui beberapa saat sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Senin, (6/4).

Meski demikian Trimedya mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pelaksanaan atau tidak dari kebijakan tersebut kepada Jokowi selaku kepala pemerintahan di republik ini. Walaupun, secara pribadi Trimedya mengaku tidak akan menerima bantuan tersebut. “Terserah presiden saja,” ujar Trimedya.

Pada 20 Maret 2015, Jokowi menetapkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Perpres tersebut kemudian diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada 23 Maret 2015.

Dalam Perpres terbaru ini disebutkan adanya penambahan fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta. Sedangkan pejabat negara yang dimaksud, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Hakim Agung Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Anggota Komisi Yudisial.   {007}.

Comments

comments