Fitra: Tolak Politisasi Dana Desa

Apung Widadi

Apung Widadi.

KOORDINATOR Advokasi FITRA, Apung Widadi menghimbau semua pihak untuk menolak pengunaan dana desa bagi kepentingan politik praktis. Sebab keberadaan dana tersebut murni untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. “Menolak politisasi dana desa untuk Pilkada dalam bentuk apapun,” kata Apung dalam siaran pers yang diterima, Minggu, (3/5).

Untuk itu Apung memandang perlu agar pengelolaan dana desa dilakukan oleh warga desa yang bersangkutan, bukan justeru dikoordinir oleh kepala daerah seperti bupati maupun walikota. Sebab, jika benar dikelola oleh kepala daerah, tentu tidak satu pihakpun yang mampu menjamin tidak terjadi praktik-praktik politisasi atas dana tersebut. “Mendukung pengelolaan dana desa dengan prinsip swakelola sesuai kearifan lokal, dan hilangkan pengelolaan anggaran yang sangat teknokratif,” lanjut Apung.

Agar penyaluran dana desa tersebut lebih tepat sasaran Apung juga mendesak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melakukan revisi terhadap produk hukum atas undang-undang desa itu sendiri. “Dari sisi pemerintah, Presiden Joko Widodo beserta Menteri terkait harus segera merevisi PP No. 43 dan 60 tahun 2014 agar tidak terjadi kesenjangan dan kemudahan dalam penggunaan dana desa beserta mekanisme akuntabilitas horizontal yang aplikatif,” ungkap Apung.

Apung juga berharap agar kementerian dalam negeri segera mendesak pemerintahan daerah/kota mempercepat tersedianya payung hukum bagi pencairan dana desa tersebut. “Mendagri harus mendorong kabupaten/kota untuk mempercepat membuat aturan pelaksanaan dan payung hukum pencairan dana desa di daerah,” katanya.   {007}.

Comments

comments