Ekonomi Bisa Kuat Jika Politik Tidak Gaduh

Sartono3

Sartono (tengah).

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Sartono menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di republik ini baru bisa maksimal jika kondisi politik tenang. “Diatas semua itu harmoniasi kehidupan politik nasional harus ditingkatkan. jangan bermimpi membangun ekonomi yang kuat diatas pondasi kehidupan politik gaduh, carut marut,” kata Sartono dalam pesan elektronik yang diterima, Kamis, (9/7).

Sehingga, tegasnya, jika pemerintah tetap yakin mampu mengembalikan ekonomi Indonesia pada posisi semula seperti sebelumnya, apalagi menjadikannya lebih kuat lagi saat ini, itu tidak lebih dari sekedar isapan jempol semata. “Like a bird without a wing!” tegas Sartono.

Sartono juga mengingatkan Jokowi agar tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya mampu membangun citra semata tanpa ada manfaatnya bagi rakyat. Sebab, saat ini rakyat sungguh-sungguh membutuhan pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi agar beban hidup bisa berangsung menjadi ringan. “Bukan waktunya lagi membangun pencitraan, Yunani menjadi pengingat bagi dunia betapa pentingnya ketahanan ekonomi,” sambung Sartono.

Padahal, menurut Sartono, Indonesia sudah mempunyai pedoman yang relatif memadai untuk meningkatkan ekonomi nasional. Program yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya dan diberi nama MP3EI masih memungkinkan disesuaikan dengan “selera” pemerintahan saat ini. “Ada program Masterplan Percepatan dan Perluasan program pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), silahkan dirubah apapun namanya tapi substansinya sebaiknya dijalankan,” urai Sartono.

Jika pemerintahan saat ini masih “gamang” untuk melakukan program tersebut, Sartono yakin kepala negara terdahulu yang memprakarsai MP3EI itu akan legowo memberikan bantuannya. Sehingga, ekonomi rakyat yang sudah berat saat ini tidak menjadi semakin buruk. “Baiknya pemerintah sekarang meminta pandangan kepada pendahulunya tentang bagaimana mengelola negara yang sedang dalam tekanan iklim ekonomi dunia yang lemah,” kata Sartono.

“Hampir semua indikator ekonomi makro yg tlh ditetapkn pemerintah bersama DPR meleset. Reshufle atau apapun namanya itu harus menjamin perubahan yg signifikan, jangan lagi mengorbankan rakyat. Kembalikan posisi pembangunan nasional kepada pembangunan yg pro rakyat yg menunjang kesejahteraan rakyat,” imbuh Sartono.   {007}.

Comments

comments