Pengadaan Jas PNS DPR RI Ada Karena Kontrol Tidak Ada

DPR RI

Pengadaan Jas PNS DPR RI Timbulkan Polemik.

KOORDINATOR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menegaskan bahwa masuknya anggaran pengadaan seragam atau jas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional dan Struktural di Sekertarian Jenderal (Setjen) DPR RI lantaran pengawasan yang tidak ada. Akibatnya Setjen dapat dengan mudah membelanjakan uang rakyat dengan semena-mena.

“Problemnya penyusunan anggaran di Setjen DPR tidak mendapat kontrol dari anggota dewan. Kekuasaan anggaran ada di Setjen, dampaknya seperti ini mereka bisa membuat alokasi apa saja termasuk pengadaan jas tadi,” kata Sebastian saat dihubungi, Rabu, (29/7).

Agar tidak terulang pada tahun-tahun mendatang, Sebastian mendesak agar setiap anggota DPR RI melakukan kontrol seperti halnya terhadap lembaga negara lainnya seperti kementerian. “Anggota DPR harus mengontrol pengajuan anggarannya itu, sebab bahaya kalau tidak dikontrol,” lanjut Sebastian Salang.

Sebastian Salang juga berharap agar pihak terkait mengecek apakah anggaran pengadaan jas PNS Setjen DPR RI merupakan proyek setiap tahun atau tidak. Sebab, bukan tidak mungkin anggaran tersebut ada pada tahun-tahun berjalan. “Itu perlu dicek apakah setiap tahunnya ada, biasanya sama dari tahun ke tahun. Anggran setiap tahun diulang,” sambung Sebastian Salang.

Sebastian juga mendesak agar penyusunan anggran bagi Setjen DPR RI dilakukan secara transparan sehingga publik bisa memberikan respon bila ada usulan-usulan yang mengusik rasa keadilan masyarakat. “Kalau mau serius kedepannya memang mesti didorong agar sistem penganggaran di DPR lebih transparan, terutama bisa dibuka,” tegas Sebastian Salang.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pihaknya mengaku tercengang dengan nilai seragam baru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional Sekertariat Jenderal DPR RI. Terlepas dari wajar atau tidak, ternyata nilai seragam yang menggunakan anggaran tahun 2015 itu bernilai Rp 2,379,385 untuk setiap orangnya. “Untuk satu orang pejabat fungsional PNS DPR, harga baju baru seragam dihargai sebesar Rp.2.379.385,” kata Uchok dalam siaran pers yang diterima, Senin, (27/7).

Dengan jumlah pegawai fungsional sebanyak 228 orang, artinya uang rakyat yang digunakan untuk memberika seragam kerja bernilai ratusan juta rupiah juga. Apakah nilai tersebut wajar dengan kondisi ekonomi rakyat seperti saat ini? Tentu rakyat jualah yang berhak menilainya. “Dimana, harga diperoleh dari Rp.542.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 228 orang,” lanjut Uchok.

Hal lain yang juga menimbulkan tanda tanya menurut Uchok adalah, jika harga tersebut diatas dibandingkan dengan hak pegawai struktural di tempat itu. Apakah wajar jika seorang pegawai fungsional mendapatkan hak lebih besar dari struktural? Lagi-lagi rakyat jualah yang berhak memberikan penilaiainnya.

“Selanjut, harga Satuan baju seragam pejabat fungsional ini sangat mahal, dan bisa dibilang mewah bilang dibandingkan baju seragam baru buat pejabat struktural sekjen, dimana setiap pns, harganya hanya senilai Rp.467.352 untuk satu orang. Dimana, harga diperoleh dari Rp.522.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 1.118 orang,” sambung Uchok.

Kepala Biro Umum Sekertariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Mardian mengaku tidak hafal nilai anggaran pengadaan seragam bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional di lingkungannya bekerja. “Detilnya saya perlu ngecek lagi,” kata Mardian ketika mengkonfirmasi berita terkait pengadaan seragam PNS, Senin, (27/7).

Meski demikian, Mardian tidak membantah jika dikatakan pihaknya mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli seragam bagi PNS. Hanya saja Mardian mengatakan bahwa yang disebut seragam bentuknya bukan pakai dinas sehari-hari. “Yang saya tahu memang ada. Setahu saya itu baju jas,” lanjut Mardian.

Mardian juga mengatakan bahwa satu orang PNS berhak mendapatkan satu unit jas dari pengadaan tersebut. “Satu orang satu, masak setiap hari pakai jas,,,” sambung Mardian.   {007}.

Comments

comments