Seragam PNS DPR RI Tidak Akan Dongkrak Kinerja

Jokowi Seragam PNS DKI

Seragam PNS Jokowi

DIREKTUR Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menegaskan bahwa pengadaan seragam berupa jas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekertariat Jenderal (Setjen) DPR RI tidak akan mampu meningkatkan kinerja yang ada selama ini. “Itu hanya berfungsi untuk kebutuhan atribut, tidak lebih dari itu, tidak akan mendongkrak kinerja,” kata Ronald saat dihubungi, Selasa, (28/7).

Padahal, lanjut Ronal, seharusnya Setjen DPR RI menggunakan dana yang ada untuk keperluan yang jauh lebih mendesak lainnya seperti pelatihan bagi tenaga ahli anggota. Sebab, jika tenaga ahli anggota dewan memahami betul tata cara membuat undang-undang, tentu produk legislasi dari DPR RI akan semakin maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Yang perlu dikritisi adalah mana yang paling kebutuhan fundamental dari Setjen sebagai supporting unit DPR RI. Masih ada kebutuha lain seperti peningkatakan kapasitas untuk tenaga perancang undang-undang, untuk peneliti. Jelas lebih jauh manfaat yang bisa didapat jika  alokasi tadi untuk meningkatkan kapasitas. Untuk perancang dan peniliti. Kebutuhannya terasa betul, up date skill mereka,” lanjut Ronald.

Demikian juga dengan jika anggaran yang ada dipergunakan Setjen untuk menambah jumlah dan kualitas literatur terkait tugas-tugas anggota DPR RI. Banyak pihak mengeluhkan minimnya jumlah maupun kualitas buku-buku sebagai bahan acuan bagi anggota dewan untuk memproduksi undang-undang bagi republik ini. “Juga pengadan literatur, buku-buku, datangkan trainer yang pengalaman, undang pakar-pakar untuk bicara tentang parlemen. Itu jauh lebih relevan, ketimbang pengadaan seragam atau jas yang hanya berhenti pada atribut. Kinerja tidak akan terdongkrak,” tegas Ronald.

Sebelumnya, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pihaknya mengaku tercengang dengan nilai seragam baru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional Sekertariat Jenderal DPR RI. Terlepas dari wajar atau tidak, ternyata nilai seragam yang menggunakan anggaran tahun 2015 itu bernilai Rp 2,379,385 untuk setiap orangnya. “Untuk satu orang pejabat fungsional PNS DPR, harga baju baru seragam dihargai sebesar Rp.2.379.385,” kata Uchok dalam siaran pers yang diterima, Senin, (27/7).

Dengan jumlah pegawai fungsional sebanyak 228 orang, artinya uang rakyat yang digunakan untuk memberika seragam kerja bernilai ratusan juta rupiah juga. Apakah nilai tersebut wajar dengan kondisi ekonomi rakyat seperti saat ini? Tentu rakyat jualah yang berhak menilainya. “Dimana, harga diperoleh dari Rp.542.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 228 orang,” lanjut Uchok.

Hal lain yang juga menimbulkan tanda tanya menurut Uchok adalah, jika harga tersebut diatas dibandingkan dengan hak pegawai struktural di tempat itu. Apakah wajar jika seorang pegawai fungsional mendapatkan hak lebih besar dari struktural? Lagi-lagi rakyat jualah yang berhak memberikan penilaiainnya. “Selanjut, harga Satuan baju seragam pejabat fungsional ini sangat mahal, dan bisa dibilang mewah bilang dibandingkan baju seragam baru buat pejabat struktural sekjen, dimana setiap pns, harganya hanya senilai Rp.467.352 untuk satu orang. Dimana, harga diperoleh dari Rp.522.500.000 dibagi dengan jumlah pejabat fungsional sebanyak 1.118 orang,” sambung Uchok.

Mengingat beban ekonomi rakyat saat ini sangat berat, Uchok berpendapat pemberian seragam baru itu tidak harus dilakukan, setidaknya untuk tahun ini. Sebab, pemerintahan Joko Widodo sedang melakukan penghematan disegala bidang termasuk penghapusan subisidi pada komoditas primer, seperti bahan bakar minyak (BBM). “Dengan demikian, pemberian baju seragam baru ini hanya menghambur hambur uang negara yg sulit untuk dimaafkan. Seharusnya, seorang PNS tidak boleh mendapat seragam baru, Dan klau Mau pakai seragam baru bisa beli sendiri, dan memakai uang gaji sendiri. Dan, sangat memalukan, PNS sudah hidup enak dan nyaman masih ngemis untuk dibelikan baju baru,” tegas Uchok.   {007}.

Comments

comments