Sejak Bermasalah Pelindo II Alami Penurunan Kinerja Hingga 30 Persen

???????????????????????????????

Dodi Alex Noerdin.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Alex Noerdin menegasakan bahwa PT Pelindo sudah mengalami penurunan kinerja hingga 30 persen sejak konflik internal melanda BUMN tersebut. “Ini terbukti bahwa di JICT sendiri dari laporan dan data yang kami terima menyebutkan bahwa di Pelindo II telah terjadi penurunan produktivitas sebesar 30 persen sejak konflik Pelindo muncul di permukaan,” kata Dodi di DPR RI, Kamis, (17/9).

Tentunya, lanjut Dodi, kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, dengan kondisi ekonomi republik ini yang sedang tidak menentu harus ada upaya perbaikan sehingga geliat ekonomi di salah satu pintu gerbang perdagangan terbesar itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Kami tidak ingin kejadian ini berlarut-larut. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan ekonomi presiden yang baru diluncurkan belakangan ini,” lanjut Dodi.

Setidaknya, jelas Dodi, ada dua hal yang menjadi perhatian pihaknya untuk dilakukan penelisikan. Pertama, ujar Dodi, pihaknya akan mendalami perihal perpanjangan konsesi jasa pelabuhan. Seharusnya, menurut Dodi, pihak yang mendapatkan konsesi adalah regulator.

“Kami akan mendalami isi perjanjian konsesi tersebut, apakah sudah mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku atau tidak. Karena disini banyak sekali aturan yang mengaturnya. Salah satunya adalah nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dimana disebutkan bahwa izin diberikan kepada regulator bukan operator. Karena dirut pelindo II bilang sudah mendapat kliren dari kejaksaan agung,” jelas Dodi.

Hal lain yang juga akan ditelisik pihaknya, Sambung Dodi adalah, tentang tidak kondusifnya suasana kerja di Pelindo II. Menurut Dodi, pihaknya memperoleh data bahwa para pekerja mengalami tindakan yang tidak semestinya dan berujung pada menurunya kinerja serta penghasilan. “Pekerja merasa diintimidasi dan sebagainya. Konflik serikat pelerja dan konsesi titik masuk panja, apakah perusahaan telah melakukan good corporate governance atau tidak. Jika ada pidana kita serahkan ke aparat penegak hukum,” sambung Dodi.   {007}.

Comments

comments