2 Kementerian dari Parpol Tidak Dapat Predikat WTP

Kementerian WTP 2014

Kementeriaan/Lembaga Negara Peraih WTP T/A 2014

PEMERINTAH melalui kementerian keuangan tidak memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada dua kementerian yang dipimpin oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun anggaran 2014. Hal tersebut terungkap dari iklan yang dipasang oleh Kementerian Keuangan RI pada sebuah koran nasional yang terbit di Jakarta edisi Jumat, (2/10).

Kedua kementerian tersebut masing-masing adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang pada saat itu dipimpin oleh Helmy Faisal Zaini. Kedua adalah kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yang ketika itu dikomandani oleh Muhaimin Iskandar atau yang juga lazim disapa Cak Imin.

Kedua menteri tersebut, pada saat itu hingga kini masih menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muhaimin Iskandar sendiri sejak diangkat menjadi menteri menjabat sebagai ketua umum PKB.

Terkait tidak diperolehnya predikat WTP bagi sebuah kementerian, Ketua DPR RI, Setya Novanto angkat bicara. Setya Novanto mengatakan bahwa kondisi tersebut akan menjadi catatan tersendiri pihaknya dalam rangka pengawasan. Sebab, undang-undang telah menetapkan bahwa salah satu tugas DPR RI adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah termasuk penggunaan uang negara oleh kementerian. “Ini menjadi perhatian temen-temen dewan,” kata Setya Novanto di kantornya, Jumat, (2/10).

Setya Novanto juga mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil menteri dari kementerian tersebut agar diperoleh keterangan pasti penyebab laporan keuangan dari lembaga yang bersangkutan dinilai tidak layak dapat predikat WTP. “Kita segera akan undang yang tidak WTP, pengawasan akan terus kita tingkatkan,” ujar Setya Novanto.

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa sebenarnya tidak sulit bagi sebuah kementerian mendapatkan predikat WTP. Tidak diperolehnya predikat WTP oleh sebuah kementerian, menurut Uchok, membuktikan adanya persoalan pengelolaan anggaran yang sangat mendasar pada lembaga tersebut. “Ini artinya ada masalah pengelolaan anggaran dengan menterinya. Padahal, persyaratan-persyarakat untuk dapat dari bpk adalah sangat gampang sekali,” kata Uchok dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat, (2/10).   {007}.

Comments

comments