BPK RI: Anggaran, SDM, dan Kelembagaan Belum Mampu Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015

???????????????????????????????

IHPS I 2015 BPK RI

BADAN Pemeriksaa Keuangan RI, (BPK RI) telah mengeluarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2015. Salah satu yang menjadi objek pemeriksaannya adalah terkait rencana pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015 nanti. “Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia termasuk aspek   kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan       tahapan pilkada serentak Tahun 2015,” tulis BPK RI dalam IHPS I yang diunggah dari http://bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf dan dikutip pada Senin, (12/10).

Dalam IHPS I tersebut disebutkan pula bahwa setidaknya ada 4 temuan utama yang berujung pada kesimpulan tersebut.   Temuan pertama adalah belum masuknya seluruh jenis anggaran pilkada serentak meskipun  hal tersebut adalah wajib ada. “Sebanyak 6 dari 9 KPU Provinsi (66,67%), 136 dari 224 KPU   Kabupaten (60,71%), dan 22 dari 36 KPU Kota (61,11%) belum  menganggarkan  seluruh jenis biaya pelaksanaan yang wajib  ada pada KPU,” tulis IHPS I itu.

Begitu juga dengan persoalan sejenis pada Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota. “Sebanyak  4  dari  9  Bawaslu  Provinsi  (44,44%)  dan  69  dari  224 Panwaslu Kabupaten (30,80%) serta 19 dari 36 Panwaslu Kota  (52,78%)  belum  menganggarkan  seluruh  jenis  biaya  pengawasan yang wajib ada pada Bawaslu/ Panwaslu,” lanjut IHPS I.

“Anggaran penyelenggaraan pilkada belum diakomodir dalam Perda  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  pada 11 dari 224 Pemerintah Kabupaten (4,91%).  Pejabat    Pembuat     Komitmen       (PPK),    Bendahara,      serta  Pejabat  Pengadaan/  Pokja  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  yang  ditetapkan  tidak  memiliki  kriteria  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap IHPS I BPK RI.   {007}.

Comments

comments