PP 61/90 Sarana Korupsi yang Legal Bagi Anggota DPR RI

???????????????????????????????

Uchok Sky Khadafi.

DIREKTUR Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 1990 (61/90) merupakan sarana anggota dewan perwakilan rakyat (DPR RI) untuk melakukan korupsi secara sah. Itu “korupsi yang legal”, karena uang perjalanan dinas yang menguntungkan pribadi tetapi dipayungi hukum,” kata Uchok saat dihubungi, Kamis, (29/10).

Untuk itu, lanjut Uchok, peraturan tersebut sudah saatnya diganti dengan isi yang lebih mengarah pada penghematan uang rakyat. Sebab, dengan adanya PP 61/90, setiap anggota dewan tidak wajib menyerahkan bukti pengeluaran secara rinci. “Ya kan sesuai aturan PP itu tidak wajib bagi mereka melengkapi bukti-bukti pengeluaran seperti tiket pesawat, hotel, maupun biaya-biaya lainnya,” lanjut Uchok.

“Sebagai contoh, anggota dewan itu mendapat jatah transportasi udara dari Garuda kelas bisnis. Karena dia tidak wajib menyerahkan bukti pebelian tiket dari maskapai itu, anggota dewan itu bisa saja menggunakan sarana transportasi yang jauh lebih murah harganya. Sehingga ada selisih biaya yang bisa masuk kantong anggota dewan. Ini pemborosan yang menjurus ke korupsi yang dilandasi oleh payung hukum,” sambung Uchok.

Uchok mendesak agar PP tersebut segera dibatalkan agar keuangan negara tidak digunakan secara boros ataupun berlebihan. “PP 61/90 itu tidak layak, harus dibuang ke tong sampah, karena itu sangat untungkan dan mendorong anggota dewan jalan-jalan kemana atas nama perjalanan dinas. Sedangkan PNS tidak seperti itu. Untuk anggota dewan seperti raja jalanan, enak, ada selisih yang besar untuk setiap perjalanan dinas baik ongkos pesawat, hotel dan lain-lain,” tegas Uchok.   {007}.

Berikut kutipan PP 61/90:

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPR yang akan melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan DPR atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pimpinan DPR atau pejabat yang ditunjuk hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas apabila dananya tersedia dalam anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPR dilampirkan:

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama yang bersangkutan;

b. Kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan.

Comments

comments