Siapa Dibelakang RUU Pengampunan???

???????????????????????????????

Desmon Junaidi Mahesa (kiri), Abdul Fikar Hajar (tengah).

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Gerindera, Desmond Junaidi Mahesa mengaku heran dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan belakangan ini. Lantaran tidak jelas asal-usulnya, Desmond mempertanyakan siapa dibalik keberadaan RUU tersebut. “Siapa yang ada di belakang ini?” tanya Desmond di DPR RI, Kamis, (8/10).

Bahkan dalam kesempatan itu Desmond menghimbau semua pihak, termasuk berbagai elemen masyarakat untuk mewaspadai masksud dibalik munculnya RUU Pengampunan itu sendiri. “Ini yang menurut saya harus waspada dan hati-hati, jangan sampai dibodoh-bodohi,” lanjut Desmond.

Lantaran tidak jelas asal-usul RUU tersebut, menurut Desmond, justeru menimbulkan kecurigaan adanya upaya memberi kelonggaran bahkan pengampunan bagi pelaku-pelaku kejahatan termasuk bidang keuangan di republik ini pada masa lampau.

“Pada dasarnya cukup sederhana, Singapura itu kan antara penduduk, wilayah maupun dunia usahanya, assetnya tidak rasional, ini pertanyaanya itu uang siapa? Apakah RUU Pengampunan adalah skenario untuk mengembalikan uang mereka (penjahat keuangan) untuk balik ke tanah air?” sambung Desmond.

Apalagi, ujar Desmond, hingga saat ini pihaknya tidak pernah mendengar adanya keluhan dari pemerintah bahwa mereka sedang kesulitan pendanaan. Dimana, menurutnya, kesulitan pendanaan kemungkinan bisa dijadikan alasan untuk memberikan ampunan dengan sedikit persyarakat adminstratif.

“Waktu akan membutktikan bahwa ini sebenarnya kepentingan siapa? Apakah ini kepentingan Jokowi karena sedang kekurangan biaya. Kenapa ini tiba-tiba kok muncul? Kenapa kok istana kaget mendengar ini? Ini ada apa dengan DPR hari ini?” tanya Desmond bertubi-tubi.

Sementara itu Pakar Hukum Universitas Trisaksi, Abdul Fikar Hajar mempertanyakan kaitan RUU tersebut terhadap konstitusi yang ada saat ini. Jika tidak ada, tentu RUU tersebut tidak layak diproses untuk menjadi undang-undang. “Saya kira tidak ada cantolanya di konstitusi,” kata Abdul Fikar.

Abdul Fikar juga mengatakan bahwa terhadap sebuah RUU harus ada kajian akademisnya. “Harus ada suatu penelitian yg bisa dipertanggungjawabkan, adakah naskah akademik dari ruu itu, jika tidak ada hanya kepentingan pragmatis saja,” tegas Abdul Fikar.  {007}.

Comments

comments