Menjadi Pendamping Desa Harus dapat Rekomendasi Ormas Keagamaan

???????????????????????????????

Abdul Aziz Khafia.

ANGGOTA DPD RI, Abdul Aziz Khafia mengatakan bahwa untuk menjadi petugas pendamping desa, dalam kaitan penerimaan dana desa, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Ormas Keagamaan. “Hari ini untuk menjadi pendamping desa harus ada rekomendasi dari Ormas Islam, Nahdhatul Ulama,” kata Aziz di DPD RI, Rabu, (11/11).

Kondisi seperti itu tentu menjadi persoalan tersendiri agar pencairan dana desa bisa murni tanpa ada intervensi untuk tujuan tertentu, seperti dukung-mendukung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Akibatnya, lanjut Aziz, hingga saat ini sudah ada desa yang menolak lantaran persyaratan tersebut dinilai sulit. “Yang parah lagi aturan pencairannya sangat sulit, sampai ada desa yang menolak dana desa ini,” lanjut Aziz.

Apalagi, sambung Aziz pula, pencairan dana desa dilakukan menjelang Pilkada. Jika dibiarkan dalam kondisi seperti itu terus-menerus, Aziz khawatir dapat menjadi potensi gejolak pada masyarakat. “Ini sangat serius ketika dana desa digulirkan menjelang pilkada,” sambung Aziz.

Sayangnya saat ditelepon untuk konfirmasi, telepon genggam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar tidak aktif. “Rekam pesan anda setelah nada berikut,” kata mesin penjawab telepon genggam yang bersangkutan, Rabu, (11/11).   {007}.

Comments

comments