Regulasi Terkait Audit Dana Kampanye Belum Maksimal

???????????????????????????????

Ivan Yustiavandana (kanan).

DIREKTUR Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa regulasi terkait audit dana kampanye hingga saat ini belum maksimal. Sebab, hingga saat ini pemilik dana belum diwajibkan menjelaskan sumber dari dana yang dipergunakan dalam kampanye itu sendiri. “Tidak ada yang mensyaratkan semua sumber dana di rekening dari mana sumbernya,” kata Ivan di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, (20/11).

Akibatnya, hingga saat ini masing-masing calon kepala daerah dalam pemilu kepala daerah (pilkada) tidak mau menjelaskan sumber dana yang mereka pergunakan dalam kampanye. Padahal, dalam menghimpun dana untuk kampenye sendiri, setiap calon kepala daerah dibatasi oleh batasan-batasan seperti besarnya jumlah sumbangan. “Menggunakan dana dari mana? Itu belum ada aturannya. Ini sederhana tetapi fatal,” lanjut Ivan.

Padahal, dari data yang dimilikinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah kerap terindikasi berkaitan dengan sumber dana ketika kampanye pemilihan. Sehingga, keberadaan ketentuan yang memwajibkan calon kepala daerah menyebutkan sumber dana kampanye sangat dinantikan di republik ini. “Kalau menang dalam pilkada, biasanya jabatannya itu berorientasi kepada sumber dana,” ujar Ivan.

???????????????????????????????

Donal Fariz.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan bahwa sejak era reformasi hingga kini republik tercinta ini belum mampu menghadirkan regulasi yang sempurna terkait dana kampanye dalam setiap pemilu maupun pilkadanya. “Masalah dana kampanye ini belum ada pembaharuan yang signifikan,” kata Donal.

Tidak hanya itu, Donal juga mengatakan bahwa regulasi yang mengatur tentang audit dana kampanye tersebut hanya menyentuh hingga rekening calon kepala daerah semata. Sedangkan rekening dari partai politik yang mengusung calon tersebut tidak diharuskan mengalami audit. “Dalam konteks pilkada, yang diperiksa hanya rekening kandidat saja tapi rekening partainya tidak diperiksa,” ujar Donal.

Untuk itu Donal berharap kedepannya republik ini mempunya regulasi seperti undang-undang yang komprehensif agar dana kampanye benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keabsahan baik sumber maupun penggunaannya. “Sehingga dirasa perlu undang-undang yang menyangkut dana parpol,” ucap Donal.   {007}.

Comments

comments