KPK Dinilai Langgar UU no 8 tahun 1981

Margarito Kamis

Margarito Kamis.

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebab dalam penggeledahan yang dilakukan di DPR RI Jumat, (15/1), penyidik tidak menyebutkan secara rinci subjek dan lokasi penggeledahan dalam surat perintahnya.

“Belum lagi undang-undang no 8 tahun 1981. Dalam undang-undang itu surat perintah pengeledahan harus dilengkapi dengan nama maupun tempat penggeledahan secara jelas. Juga harus dicantumkan siapa penggeledahnya,” tegas Margarito saat dihubungi, Selasa, (19/1).

Terhadap orang-orang yang namanya tidak dicantumkan dalam surat penggeledahan tersebut, lanjut Margarito, KPK tidak bisa menjalankan upaya-upaya penegakkan hukum. “Diluar itu (nama dan tempat tidak dicantumkan) tidak bisa. Baik tempat, orang yang tidak disebutkan dalam surat penggeledahan, itu tidak bisa,” tegas Margarito lagi.

Begitu pula dengan penggunaan senjata api laras panjang oleh anggota Brimob dalam penggeledahan yang dilakukan KPK, Jumat, (15/1) tersebut. Menurut Margarito, hal tersebut masuk dalam katagori perbuatan salah.

“Yang dicarikan hanya sebatas kertas-kertas dokumen, mungkin uang yang juga terbuat dari kertas. Atau apakah di tempat penggeledahan ada bahan peledak yang membahayakan jiwa orang lain termasuk penyidik? Kan tidak! Jadi ngapain pakai senjata laras panjang, siapa yang mau tembak-tembakan disana?” tanya Margarito.

Dengan kejadian-kejadian terebut, Margarito menghimbau agar DPR RI segera merubah undang-undang KPK. Dalam perubahan tersebut Margarito berharap DPR RI benar-benar menyusun secara detil agar tidak ada lagi ruang yang bisa digunakan oleh KPK untuk memberikan tafsir secara sepihak.

“Pertama, saya minta teman DPR tidak boleh takut. Atur secara lengkap tata cara penyidikan, penggeledahan sehingga tidak ada ruang yang bisa digunakan tafsir mereka, atur itu secara spesifik. Ubahlah undang-undang KPK secara komprehensif. Jangan takut terhadap resistensi, kalau mau negara ini beres itu harus diubah undang-undang KPK. Sebab jangan lupa, atas nama pemberantasan korupsi sekalipun, kalau tindakakn mereka keliru pasti lama-lama menuai resistensi publik,” ujar Margarito.   {007}.

Comments

comments