Langkah Jokowi Dipertanyakan lantaran Batasi DPR RI Bikin UU

fadli Zon5

Rahmat Bagja (kanan jas hitam), Fadli Zon (kiri).

PENGAMAT Politik Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja mengaku heran dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membatasi kinerja DPR RI dalam membuat undang-undang. “Agak nyeleneh sedikit ketika presiden mengatakan DPR tidak usah terlalu banyak bikin undang-undang,” kata Rahmat di DPR RI, Kamis, (31/3).

Sedangkan, disisi yang lain DPR RI harus pula berhadapan dengan elemen-elemen masyarakat jika pada akhir tahun berjalan tidak mampu membuat undang-undang sesuai harapan rakyat. “DPR ini seperti samsak jadinya, ketika NGO-NGO nanti mempertanyakan kinerja DPR jika tidak mampu menyelesaikan pembuatan undang-undang,” lanjut Rahmat.

Padahal, jelas Rahmat, jika presiden merasa tidak sependapat dengan undang-undang yang dihasilkan DPR, maka kepala negara republik ini bisa tidak menandatangani produk legislatif tersebut. Bukan dengan cara melarang wakil rakyat untuk bekerja. “Secara politik presiden boleh tidak menandatangai undang-undang yang dihasilkan, presiden bisa tidak kirimkan menteri saat pembahasan tahap pertama, artinya presiden tidak setuju,” jelas Rahmat.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan hal senada. Politisi satu ini mengatakan bahwa usulan undang-undang yang disampaikan oleh kementerian Kabinet Kerja tahun ini saja mencapai belasan jumlahnya. “Kalau presiden mengusulkan hanya 5 saja yang dibahas, kenapa pemerintah mengusulkan 13. Matematikanya ini bagaimana?” tanya Fadli Zon.

Apalagi, sambung Fadli Zon, selama ini pihak pemerintah belum pernah menyampaikan permintaan kepada DPR RI agar mengurangi jumlah pembahasan undang-undang. “Selama ini tidak ada pembicaraan dari wakil pemerintah untuk mengurangi pembahasan undang-undang. Seharusnya wakil pemerintah membicarakan hal ini,” sambung Fadli Zon.

Apalagi, lanjut Fadli Zon, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas produk perundangan yang dihasilkan dari waktu ke waktu. “Kita melibatkan perguruan tinggi agar kualitasnya lebih bagus lagi. Sudah ada 10 perguruan tinggi yang dilibatkan, disesuaikan dengan bidangnya seperti pertanian, hukum ,” kata Fadli Zon.

“DPR tak usah produksi UU terlalu banyak, 3 setahun cukup 5 cukup tapi kualitasnya yang betul betul baik, bukan kuantitinya, bukan jumlahnya, 40-50 untuk apa,” kata Jokowi dalam acara Dialog Publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3)  {007}.

Comments

comments