DPR RI Setuju Kasus Reklamasi Teluk Jakarta Masuk Ranah Hukum

Ibnu Multazam

Ibnu Multazam.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam mengaku setuju jika aparat penegak hukum memproses dugaan pelanggaran undang-undang dalam proses reklamasi Teluk Jakarta. “Ya kita sih setuju-setuju saja kalau memang ada pelanggarannya,” kata Multazam saat dihubungi, Jumat, (8/4).

Untuk melengkapi langkah tersebut, lanjut Multazam, pihaknya akan segera memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti agar dapat didengar penjelasannya terkait reklamasi kawasan pesisir Jakarta. “Minggu depan ini kita akan panggil menteri kkp,” lanjut Multazam.

Multazam sendiri mengaku heran dengan reklamasi yang tetap dilakukan oleh pengembang. Padahal, menurut Multazam, Komisi IV DPR RI periode 2009-2014 telah memberikan rekomendasi negatif terhadap rencana itu. “Komisi IV periode lalu sudah tegas kok menolak reklamasi pantai utara Jakarta dan Teluk Benoa di Bali. Penolakan kami itu didasarkan pada sesuainya kegiatan reklamasi tersebut dengan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami menolak dilanjutkan,” tegas Multazam.

“Itu tinggal Pemda DKI untuk menghentikan itu. Karena dalam undang-undang izin harusnya seizin kementerian kelautan perikanan. Kan sampai sekarang belum keluar izinnya satu pulau-pun,” sambung Multazam.   {007}.

Comments

comments