Pasca Revisi UU, DPR RI Berhak Awasi Anak BUMN

Azam Azman

Azam Azman.

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijaya mengatakan bahwa pasca revisi undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, parlemen dimungkinkan melakukan pengawasan terhadap anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ini yang sedang kita perbaiki,” kata Azam di DPR RI, Kamis, (7/4).

Padahal, sambung Azam, sebelum revisi dilakukan, parlemen tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja anak-anak BUMN. “Tangan” DPR RI hanya mampu menggapai BUMN itu sendiri. Akibatnya, ratusan anak BUMN mengalami penyimpangan pengelolaan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Ini modus yang kita temukan. Sebagai contoh, ada BUMN yang meminjamkan tanahnya kepada anak BUMN. Lalu oleh anak BUMN itu tanah dibangun properti dan lalu dijual. Ini kan modus namanya,” sambung Azam.

Bahkan, lanjut Azam, pihaknya menemukan ada pejabat teras kementerian tidak mengakui asset anak BUMN adalah milik negara. “Ada deputi menteri BUMN yang mengatakan bahwa asset anak-anak BUMN itu miliki BUMN. Bukannya milik negara,” lanjut Azam.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi, ujar Azam, sudah memutuskan bahwa semua asset anak BUMN merupakan kekayaan negara. Sehingga, pelepasannya harus melewati mekanisme yang berlaku. “MK putuskan bahwa itu adalah asset negara. Jadi sekali asset negara ya tetap asset negara. Kalau mau dilepaskan ada caranya,” tegas Azam.   {007}.

Comments

comments