RUU Jasa Konstruksi Juga Akomodasi Prihal Kriminalisasi

M Nizar Zahro

M Nizar Zahro (kiri), Drajat (kanan).

ANGGOTA Komisi V DPR RI, M Nizar Zahro mengatakan bahwa RUU Jasa Konstruksi yang diharapkan tidak lama lagi segera disahkan memuat beberapa hal penyempurnaan. Salah satunya adalah pasal yang memberi kepastian terhadap kriminalisasi yang kerap dialami oleh pelaku di lapangan. “Salah satunya adalah masalah kriminalisasi,” kata Nizar di DPR RI, Selasa, (24/5).

Menurut Nizar, kriminalisasi yang terjadi pada pelaku usaha Jasa Konstruksi selama ini tidak lepas dari tidak jelasnya batasan tuduhan tindakan pidana bisa dituduhkan pada pelaku usaha. Akibatnya, tidak sedikit penyedia Jasa Konstruksi yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. “Kita selalu dengar penyedia Jasa Konstruksi sering bermasalah dengan Jaksa ataupun Polisi. Itu karena dalam undang-undangnya ada yang salah. Dalam undang-undang yang lama tidak detil,” ujar Nizar.

Bahkan, lanjut Nizar, yang terjadi selama ini dokumen pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota selama ini hanya meniru dari sudah pernah ada sebelumnya. “Saya tanpa bermaksud apa-apa. Selama ini di Kabupaten/Kota, kontrak itu hanya di copy paste saja. Tidak begitu detil. Akibatnya Jaksa ataupun Polisi masuk. Ini menimbulkan masalah. Kalau sudah begini yang dirugikan ya pemberi kerja, ya penerima kerja juga dirugikan,” lanjut Nizar.

Dengan dimasukkannya pasal tekait kriminalisasi bagi penyedia Jasa Konstruksi dalam RUU yang baru, Nizar menegaskan bahwa Jaksa ataupun Polisi baru bisa menjalankan tugasnya jika sebuah proyek sudah diserahkan kepada pemberi. “Kalau dipidana nanti setelah penyerahan, baru Kejasaan atau Polisi bisa masuk,” kata Nizar.

Praktisi Jasa Konstruksi, Drajat mengatakan bahwa kriminalisasi yang terjadi selama ini salah satu faktor penyebabnya karena kekurangpahaman terhadap pekerjaan itu sendiri. “Tidak semua orang yang terkait mempunyai pemahaman bidang Jasa Konstruksi. Yang dulu sebagian tidak memahami Jasa Konstruksi,” kata Drajat.

Meski demikian, Nizar mengakui bahwa pengkriminalan penyedia Jasa Konstruksi tidak akan terjadi jika semua peraturan dan ketentuan dilaksanakan dengan baik dan benar. “Kriminalisasi hanya bisa terjadi jika mereka tidak melakukannya dengan benar. Pertanyaanya apakah penyedia Jasa Konstruksi melakukannya? Jika dilakukan dengan benar seharusnya tidak terjadi,” ujar Drajat.   {007}.

Comments

comments