Sejak Reformasi Penguasa Dinilai Gagal Mengelola Indonesia

Ubedilah Badrun

Ubedilah Badrun.

SALAH Seorang Aktifis 98, Ubedilah Badrun menegaskan bahwa sepanjang 18 tahun belakangan para penguasa telah gagal mengelola republik ini. Sangat banyak fakta yang bisa dijadikan bukti kegagalan para penguasa tersebut, terutama bidang politik dan ekonomi. “ Fakta-fakta di atas menyadarkan kami bahwa elit politik yang berkuasa dari tahun 98 sampai saat ini KAMI NYATAKAN TELAH GAGAL membawa negara ini menuju kemajuan,” kata Ubedilah dalam siaran pers yang diterima, Senin, (23/5) petang.

Tidak hanya itu, dengan tegas Ubedilah juga mengatakan bahwa para penguasa tersebut menjadikan arah bangsa ini telah berbeda dari ideologi yang menjadi kesepakatan bersama. “Mereka telah membuang-buang waktu berebut kekuasaan dan mempermainkan kekuasaan. Arah negara telah dibelokan dan dijauhkan dari semangat proklamasi 17 agustus 1945, dari Pancasila dan dari UUD 1945,” tegas Ubedilah.

Tidak hanya itu, Ubedilah juga menjelasan bahwa selama ini telah terjadi kondisi yang benar-benar tidak diharapkan oleh para aktifis tahun 1998. “Kini sudah 18 tahun berlalu justru yang terjadi adalah stagnasi dan salah arah dalam mengelola negara. Yang saya sebut stagnasi misalnya pada sektor ekonomi. Sejak 1998 angka kemiskinan tidak ada penurunan secara signifikan, angkanya masih kisaran 13 s.d.15% fluktuatif cenderung naik. Angka utang negara juga naik fantastik saat ini mencapai 3.200 Triliun. Sementara angka pertumbuhan ekonomi masih stagnan pada kisaran 4 sampai 5%.  Dengan data itu, artinya kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita utama reformasi 98 hanyalah janji-janji palsu elit politik baru,” ujarnya.

“Stagnasi juga terjadi di bidang politik. Secara substansial cita cita reformasi untuk mewujudkan demokratisasi berbasis ideologi bangsa tersandera oleh oligarki dan dominasi pemilik modal. Politik benar telah bergeser dari diktatorisme tetapi menuju wajah baru diktatorisme kolektif atau oligarki. Politik telah bergeser dari monokrasi politik menjadi industrialisasi politik. Ketika pemenang industri politik berkuasa kekuasaan makin diperparah dengan bancakan kepentingan yang sangat pragmatis. Sampai pada situasi itu kekuasaan kemudian berubah wajah dari oligarki ke kleptokrasi (kekuasaan para maling),” sambung Ubedilah.

Bahkan Ubedilah mengaku khawatir dengan kondisi ekonomi republik ini. “Situasi real ekonomi saat ini juga mengkhawatirkan, hingga pekan pertama Mei 2016 realisasi penerimaan baru mencapai Rp 419,2 triliun atau sekitar 23 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Di sisi lain belanja pada periode sama mencapai Rp 586,8 triliun atau sekitar 28 persen dari target belanja APBN 2016 yang sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sehingga, defisit APBN mencapai Rp 167,6 triliun,” paparnya.   {007}.

Comments

comments