Pilkada, Celah Menjalankan Bisnis Makelar KTP

Fadli Zon6

Fadli Zon.

DUGAAN terjadinya percaloan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin menguat. Dukungan berupa salinan KTP yang dikumpulkan menjelang Pilkada diduga tidak selurunya benar. “Kalau kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di DPR RI, Kamis, (9/6).

Untuk menghindari dukungan palsu melalui salinan KTP dalam Pilkada, Fadli mengatakan perlunya dilakukan verifikasi sesuai amanat undang-undang yang baru disahkan DPR RI. “Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ni adalah orang, manusia itu tidak bisa hanya sekedar diwakili dengan fotokopi KTP. Orangnya harus diperiksa benar atau tidak mendukung,” lanjut Fadli.

“Wajib verifikasi, itu adalah perintah UU bukan lagi sekadar saran, karena perintah UU wajib dilaksanakan,” ujarnya.

Kalaupun ada calon kepala daerah yang menolak verifikasi faktual tersebut, tentu menjadi wajar jika menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa dia tidak mau diverifikasi? “Loh jangan tidak percaya diri gitu dong, kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan, ya harus yakin itu dukungan. Tetapi kalau ada kekhawatiran, berarti KTP-nya bukan KTP yang nanti orang-orang yang bukan mendukung,” ujar Fadli.

Ruang Iklan

Calon Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku verifikasi faktual akan menimbulkan persoalan baru bagi pendukungnya yang maju melalui jalur perorangan. “Repot kenapa? Waktu timnya datang hari kerja, pasti kan enggak ada ini,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6).

“Jam segini petugas datang ke rumah kamu, pasti enggak ada. Begitu enggak ada tiga hari batas waktu, kamu mesti datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam enggak?” sambung Ahok.

Aturan baru itu termuat di UU Pilkada yang disahkan DPR pada 2 Juni 2016. Di dalam Pasal 48 UU Pilkada, diatur bila pendukung tak bisa ditemui oleh petugas saat verifikasi faktual, maka pihak pasangan calon harus menghadirkan pasangan calon itu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu tiga hari.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments