Ketua DPD RI Gunakan Pesawat Carter saat Kunker

Irman Gusman2

KETUA DPD RI, Irman Gusman diduga menggunakan pesawat carter untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 4,5 Agustus 2016 lalu. Tentunya hal itu menjadi aneh ketika republik ini sedang berupaya melakukan penghematan pengeluaran pada segala sektor.

“Ketua DPD, Irman Gusman dalam kunjungan kerja ke Jayapura dan manado mempergunakan pesawat carteran. Sehingga anggaran untuk kunjungan kerja membengkak lantara diperuntukan untuk menyewa pesawat charteran sangat mahal, dan mewah bagi seorang ketua DPD,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA). Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, (15/8).

Dalam keterangannya itu Uchok juga mengatakan bahwa biaya yang harus dipikul untuk sebuah pesawat carter sangatlah besar. Sebab, biaya sewa sebuah pesawat carter tidak hanya untuk satu atau dua orang pejabat negara saja, termasuk seorang ketua DPD RI. “Mewah dan mahal anggaran kunjungan kerja ketua DPD ini, bisa dilhat dari biaya yang dikeluar oleh pesawat charteran harus berdasarkan hitungan jam, dan bukan berdasarkan tarif individual,” lanjut Uchok.

Ruang Iklan

Uchok juga mengatakan bahwa tidak sepantasnya seorang ketua DPD RI menggunakan pesawat carter meskipun untuk melakukan kunjungan kerja. Apalagi kota tujuan dilayani oleh pesawat komersial reguler. “Dari gambaran diatas, seharus seorang senator atau ketua DPD tidak layak naik pesawat charteran dalam kunjungan kerja, ditengah tengah APBN sedang dilanda krisis penerimaan. Minta kepada DPD, agar ketua DPD ini dievaluasi dong,” katanya.

“Selain itu,  CBA (Center For Budget Analysis) Sangat prihatin dan  ketua DPD tidak punya rasa malu, serta asyik asyikan lagi naik pesawat charteran, ketika pemerintah memotong anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga negara. Padahal pemotongan anggaran ini untuk rakyat miskin banget,” sambung Uchok.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD RI, Irman Gusman memastikan bahwa penggunaan pesawat carter tersebut tidak menggunakan uang negara atau APBN. “Saya pastikan itu bukan uang negara,” kata Irman di Komplek Parlemen, Senin, (15/6).   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments