Politisi PDIP Nilai Amnesti bagi Din Minimi Biasa-Biasa Saja

Effendi Simbolon3

Effendi Simbolon (tengah), Margarito Kamis, (kanan).

POLITISI PDIP, Effendi Simbolon mengatakan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah kepada Din Minimi bukanlah sesuatu yang istimewa. “Sebenarnya enggak heboh-heboh amat,” kata Effendi di DPR RI, Kamis, (4/8).

Apalagi, lanjut Effendi, sejak munculnya penyerahan diri Din Minimi kepada BIN beberapa waktu lalu hingga saat ini, amnesti tersebut belum juga diberikan oleh pemerintah. “Kenapa lama? Itu artinya presiden juga ragu. Kalau enggak ragu ya langsung kasih saja langsung,” lanjut Effendi.

Meskipun, Effendi mempertanyakan alasan rencana pemberian amnesti itu sendiri. “Tinggal kita hitung saja, pantaskan dia yang membunuh dengan keji, apakah pantas kemudian yang diberi amnesti? Bagaimana dengan prajurit kita yang gugur?” tanya Effendi.

Ruang Iklan

Hal berbeda disampaikan Pakar Hukum Pidana, Margarito Kamis. Menurut Margarito, pemberian amnesti merupakan hak seorang kepala negara di republik ini. Meskipun dalam melaksanakannya presiden harus meminta pertimbangan dari legislatif.  “Amnesti, abolisi itu hak presiden pelaksnaanya minta pertimbangan DPR,” kata Margarito.

Meskipun DPR tidak menyetujui pemberian amnesti, lanjut Margarito, seorang presiden tetap sah untuk memberikan amnesti tersebut. “Soal pertimbangan, mereka (DPR RI) setuju atau tidak, presiden berhak beri amnesti. Yang penting ada surat permintaan pertimbangan, meski tidak disetujui dpr, presiden beri …. sah… lain soal kalau presiden tidak mau,” lanjut Margarito.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments