Apapun Kondisinya Dana Desa Harus Tetap Berjalan

M Nizar Zahro1

Mohammad Nizar Zahro.

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Mohammad Nizar Zahro menegaskan bahwa program dana desa yang sudah disahkan dalam undang-undang harus tetap dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, meskipun kondisi keuangan negara masih bermasalah. “Itu (dana desa) harus msauk prioritas,” kata Nizar sebelum Rapat Paripurna tentang APBN 2017 di DPR RI, Rabu, (26/10).

Jika tidak laksanakan, ataupun anggarannya dipotong oleh pemerintah, lanjut Nizar, dikhawatrkan dampak sangat buruk akan menimpat republik ini kedepannya. “Kalau dana desa itu tidak diprioritaskan oleh pemerintah kemungkinannya akan terjadi krisis ekonomi. Karena desa menjadi tidak bisa melakukan pembangunan. Kalau desa tidak membangun, maka ekonomi desa menjadi tidak bergerak, dampaknya akan sangat luas,” lanjut Nizar.

Ruang Iklan

Disamping itu, sambung Nizar, jarak antara si miskin dan kaya akan semakin luas jika dana desa benar-benar dikorbankan oleh pemerintahan saat ini. “Uang hanya beredar di pusat saja, sehingga tidak ada pemerataan di desa-desa. Bahayanya akan terjadi pengangguran, pendidikan rakyat desa akan tertinggal, buta huruf meningkat, IPM di desa meningkat, generasio akan menjadi lebih dalam lagi,” sambung Nizar.

“Kalaupun dananya masih kurang, meskipun sudah ada tax amnesty, pemerintah harus mengurangi anggaran belanja dari kementerian mapun lembaga. Jadi dana desa harus tetap menjadi prioritas,” tegas Nizar.

Selain itu, Zahro juga mengkhawatirkan tingkat kepercayaan asing akan semakin menurun kepada republik ini. Jika kepercayaan asing semakin turun, maka pemerintah akan semakin tidak berdaya untuk mencari bantuan maupun pinjaman yang selama ini menjadi andalan mengatasi persoalan ekonomi. “Kepercayaan luar negeri, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. Bagaimana pemerintah akan melepas surat utang negara (SUN),” ujar Nizar.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments