Reaksi Negatif SS Terhadap Putusan MK Dinilai Tidak Penting

Setya Novanto6

Setya Novanto (diwawancarai).

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan bahwa reaksi negatif dari mantan menteri ESDM, SS terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Setya Novanto tidak perlu dipedulikan oleh semua pihak. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. “Tidak penting reaksi Sudirman Said itu,” tegas Margarito saat dihubungi Senin, (3/10).

“Putusan MK itu harus dilaksanakan,” tegas Margarito lagi.

Justeru yang paling penting untuk diperhatikan semua pihak terkait putusan MK tersebut, sambung Margarito, adalah melaksanakan dengan benar. Sebab, putusan MK itu wajib dilaksanakan oleh para pihak terkait. “Yang penting itu adalah bahwa rekaman yang diajukan saat melaporkan Pak Novanto di MKD itu illegal, tidak sah, itu soal besarnya,” sambung Margarito.

Dengan ditetapkannya rekaman percakapan sebagai alat bukti yang tidak sah, lanjut Margarito, maka persidangan di MKD terhadap Novanto tentu menjadi tidak bisa dikatakan ada. Karena persidangan tersebut memperdengarkan alat bukti yang illegal. “Bukti  itu tidak bisa dipakai untuk mengadili Pak Novanto,” lanjut Margarito.

Ruang Iklan

Untuk itu, Margarito mengapresiasi langkah MKD DPR RI yang memulihkan kembali nama baik Novanto. Sebab, nama baik bagi seseorang merupakan salah satu hak yang dilindungi. “Makanya MKD harus mengembalikan nama baik Pak Novanto,” ujar Margarito.

Seperti diberikan media massa sebelumnya, mantan menteri ESDM, Sudirman Said mengaku yakin bahwa masyarakat tidak bodoh dalam menyikapi putusan MK tersebut.

“Dalam suasana batin bernegara dengan standar etika publik rendah, hukum dan politik bisa diputar balik. Tapi yang namanya kebenaran hakiki kan ada di hati nurani kita. Rakyat kita tidak bodoh. Nurani rakyat juga dapat membedakan mana tindakan beretika mana yang tidak,” kata Sudirman Said saat dihubungi, Rabu (28/9) malam.

“Jadi biarkan semua ini menjadi bagian dari pendidikan publik. Pemimpin negara bertanggung jawab membangun suasana batin dan standar etika itu,” imbuhnya.

Sudirman Said mengadukan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto ke MKD DPR lantaran diduga berupaya meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi. Novanto melakukan lobi-lobi mencatut nama Presiden bersama dengan pengusaha Reza Chalid.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments