Sanksi UU ITE Akan Menjadi 4 Tahun

syaifullah-tamliha11

Syaifullah Tamliha.

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa hasil pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Informasi Transasksi Elektronik (ITE) akan mengalami beberapa poin mendasar. Salah satunya adalah pengurangan sanksi kurungan terhadap terdakwa, yakni menjadi 4 tahun. “Pada pasal 45 akan mengalami penurunan sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun,” kata Tamliha di DPR RI, Selasa, (4/10).

Tentunya penguragan sanksi maksimal tersebut akan berdampak pada implementasi undang-undang tersebut oleh arapat penegak hukum nantinya. Selama ini, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka pelanggaran UU ITE meskipun putusan tetap dari pengadilan belum diterima oleh pelaku. Penahanan tersebut disebabkan sanksi pidana 6 tahun yang merupakan celah bagi penegak hukum untuk memenjarakan pelaku. “Kita berharap ini dapat menghindari kesewenang-wenangan yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain,” kata Tamliha.

Tidak hanya itu, lanjut Tamliha, revisi yang sedang diproses pihaknya terhadap undang-undang ITE juga mengurangi sanksi denda bagi pelakunya. “Denda yang semula satu miliar rupiah, diturunkan menjadi tujuh ratus lima puluh juta rupiah,” lanjut Tamliha.

Ruang Iklan

Sebenarnya pembahasan terhadap revisi tersebut, menurut Tamliha sudah hampir selesai. Hanya saja, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menjadikan pembahasan yang ada harus mengalami penyesuaian ulang. “Hanya saja satu hal yang dinamika baru ditengah-tengah pembahasan, yaitu keluarnya putusan MK terhadap gugatan Setya Novanto, ini tidak masuk dalam pembahasan sebelumnya,” ujar Tamliha.

Pakar hukum Tata Negara, Irmanputera Siddin dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa satu hal yang harus diperhatikan dalam persoalan penerapan hukum di republik ini. “Mungkin problemnya implementasinya, seperti penahanan oleh penegak hukum. Paradigma pemidanaan kita masih seperti dulu, dari pada kita manggilnya capek sudah ditahan saja,” kata Irmanputera Siddin.

“Kebiasaan inilah yang tertransformasi dalam implementasi pada kasus ITE. Ini koreksi kita terhadap kesewenang-wenangan penegak hukum. Memang penegak hukim harus repot,” tegas Irmanputera Siddin.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments