Politisi Gerindera: Subsidi BBM Dihapus Karena Negara Tidak Ada Uang

BBM

POLITISI Partai Gerindera, Aryo Djojohadikusumo mengatakan bahwa penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi rakyat republik ini dilakukan lantaran dana yang akan digunakan untuk hal tersebut tidak ada. “Subsidi BBM dihapus karena memang duitnya enggak ada. Terpaksa dihapus subsidi BBM,” kata Aryo di DPR RI, Senin, (28/11).

Dijelaskan Aryo, dalam waktu dua tahun terakhir, republik ini telah mengalami penurunan pendapatan dari sektor minyak bumi. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi pada pasar internasional. “Harga migas yang anjlok, efeknya kepada negara adalah dua tahun terakhir sudah mengalami penurun pendapatan dari Rp 274 T menjadi Rp 85 T, hampir 200 T turunnya,” lanjut Aryo.

Untuk itu, Aryo juga mengatakan bahwa perlunya dibuat suatu regulasi agar dengan harga minyak rendah tersebut pemerintah tetap bisa memaksimalkan produk minyak di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan tata kelola minyak itu sendiri.

Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang telah ada saat ini,  menurut Aryo, harus diberikan tempat yang jauh lebih menguntungkan bagi seluruh rakyat republik ini. Untuk itu, revisi terhadap UU Migas dirasa perlu dilakukan “Saat ini ada SKK Migas. Mau ditaruh dimana ini? Bentuknya apa ini?” tanya Aryo.

Ruang Iklan

Menurut Aryo, partainya berpandangan bahwa segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk SKK Migas haruslah dikembalikan kepada negara dalam hal pengelolaannya. “Kalau kami Gerindera sudah jelas, menjadikan BUMN menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia. Artinya BUMN Migas cuma 1, Pertamina. Artinya kami Gerindera sesuai pasal 33 ayat 2, ayat 3 UUD 1945, artinya dengan pemahaman ini kami fungsi SKK Migas dikembalikan lagi kepada Pertamina,” ujar Aryo.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha mengatakan bahwa revisi tersebut merupakan usulan pihaknya. Hanya saja, hingga saat ini belum ada kepastian kapan ruu tersebut bisa selesai. “Ini inisiatif DPR, kalau bisa diparipurnakan Januari, mungkin September bisa. Sekarang posisinya belum diserahkan ke Baleg. Harapannya segera diparipurnakan,” kata Satya.

Mengenai isi dari revisi tersebut, menurut Satya adalah terkait tata kelola minyak dan gas bumi. “Substansinya mengenai tata kelola minyak dan gas bumi. Disitu ada unsur pemerintah, unsur perusahaan milik negara dan industri baik nasional dan bukan nasional,” kata Satya.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments