Kabinet Jokowi-JK Diminta Perkuat Penegakkan Hukum

masinton-pasaribu2

Masinton Pasaribu (kanan).

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu meminta agar pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja pada sisi penegakkan hukum. “Memasuki tahun ke 3 ini sampai tahun-tahun berikutnya harus memperkuat aspek hukum,” kata Masinton di DPR RI, Kamis, (29/12).

“Dalam aspek profesionalitas penegak hukum, contoh kasus pembakaran hutan di Riau. Ada 15 yang di SP 3, 12 kasus tersebut tidak memiliki SPDP. Ini sebagai mekanisme kontrol antara penyidik dan jaksa penuntut. Itu menampakkan sisi profesionalitas penyidik yang belum sepenuhnya profesional dalam menangani kasus-kasus, mudah dikalahkan. Pelaku korporasi yang melakukan pembakaran tidak ada yang dibawa ke pengadilan, Cuma beberapa yang diproses,” kata Masinton lagi.

Apalagi, lanjut Masinton, Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi telah menyampaikan kebijakan-kebijakan dalam bidang penegakkan hukum itu sendiri. “Dalam aspek ini pemerintah sudah sampaikan paket-paket reformasi hukum. Ini harus didorong agar secara konsisten dan kontineu,” lanjut Masinton.

Ruang Iklan

Beberapa hal yang diharapkan segera mendapat perbaikan dari pemerintah, sambung Masinton adalah tumpang tindihnya regulasi dalam penegakkan hukum itu sendiri, serta penguatan sumber daya manusia yang menjadi subjek proses tersebut. “Meneliti, meninjau kembali aspek regulasi yang tumpang tindih, juga penguatan sumber daya manusia penegak hukumnya,” sambung Masinton.

Bahkan, Masinton menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih gusar terhadap adanya penegak hukum yang tersangkut kasus pidana. “Karena kalau sumber daya manusia penegak hukum yang selama ini umpamanya kita harapkan menjadi sapu, tapi kalau dia terkontaminasi atau bagian dari sapu yang kotor, maka dia tidak akan mampu membersihkan yang kotor,” jelas Masinton.

“Kita mendengar masih ada mafia peradilan. Itu faktanya nyata ada bagian penegak hukum di institusi peradilan yang juga tersandung kasus hukum dan bahkan tertangkap tangan. Ada panitera, jaksa, ini menampakkan bahwa kita belum sepenuhnya aparat pengak hukum bersih dari kasus-kasus yang disebut bagian mafia peradilan tadi,” ujar Masinton.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments