DPR RI Minta Pemerintah Selesaikan Polemik TKA Cina secara Transparan

agus-hermanto2

Agus Hermanto.

WAKIL Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan bahwa Pemerintah harus menyelesaikan polemik kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina secara terbuka kepada seluruh rakyat republik ini. “Sehingga kami mendorong pemerintah untuk betul-betul menuntaskan permasalah ini secara transparan dan akuntabel,” kata Agus di DPR RI, Selasa, (27/12).

Bahkan Agus menghimbau agar pemerintah mau meniru langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Seperti sekarang ini contohnya dilaksanakan Gubernur Jawa Timur bahkan dia akan melihat dalam tanda kutip dia akan mengecek untuk tenaga kerja khusus tenaga kerja wabil khusus tenaga kerja Cina yang bekerja di Jawa Timur, kalau ini didorong seluruh pemerintah daerah rasanya penyelesaian ini  akan menjadi lebih transparan dan akutansi,” lanjut Agus.

“Sehingga marilah kita semuanya menuju kearah situ, sehingga DPR pun juga yang setiap hari kan tentunya juga selalu harus memberikan hal yang terbaik kepada konstituennya. DPR juga banyak mendapatkan laporan tentang ini, untuk itu sebagian dari pada teman-teman di DPR ada yang mengajukan hak angket, sesuatu hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” sambung Agus.

Ruang Iklan

Apalagi, menurut Agus, pengajuan hak angket merupakan hak setiap Anggota DPR RI dan itu dilindungi oleh undang-undang. “Jadi kita melihat bahwa hak angket adalah hak anggota dewan, sehingga kalau memang ada usulan biarlah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu diusulkan lebih dari 20 orang anggota DPR dan lebih daripada satu fraksi dan itu tentunya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada pimpinan dan di dalam pimpinan juga diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan undang-undang MD3 dibawa dalam rapat pimpinan kemudian disampaikan di dalam paripurna,” jelas Agus.

“Setelah dalam paripurna nanti dimintakan disampaikan kepada seluruh paripurna kemudian ditanyakan kepada Paripurna kalau memang Paripurna juga menyetujui diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Barangkali ada yang nambahin, ada yang ini yang dimasukkan ke pada dalam salah satu alat kelengkapan dewan yang kemudian nanti tentunya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments